Survei: Banyak Karyawan Dirumahkan tidak Ikut Kartu Prakerja

BERDASARKAN riset Demographic and Poverty Studies (IDEAS), sebanyak 91% pekerja yang dirumahkan tidak mendaftar program Kartu Prakerja.

Survei terkait Kartu Prakerja berlangsung pada Juni-Agustus 2020, dengan melibatkan 346 responden berstatus karyawan dan wirausahawan. Responden usia angkatan kerja tersebar di 12 provinsi, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

"Jika melihat responden survei yang dirumahkan, sangat sedikit sekali mengikuti Kartu Prakerja. Padahal salah satu target Kartu Prakerja ialah menyelamatkan mereka yang terkena PHK," ujar peneliti IDEAS Ahsin Aligory dalam keterangan resmi, Kamis (25/11).

Baca juga: Pelatihan Kartu Prakerja Harus Rampung Sebelum 15 Desember

"Ini salah satu temuan kita bahwa peserta yang dirumahkan banyak yang belum mengikuti program Kartu Prakerja," imbuhnya.

Sebanyak 59% peserta Program Kartu Prakerja ialah karyawan dan sisanya 41% adalah wirausaha. Responden karyawan yang mengikuti program Kartu Prakerja menyatakan hal itu sangat berbeda dengan program pelatihan yang pernah diperoleh.

"Pelatihan yang mereka ikuti sebelumnya umumnya memiliki tiga tingkatan kualifikasi. Rinciannya, training saat mencari kerja, magang sebagai sarana mengenal dunia kerja dan sertifikasi setelah bekerja untuk meningkatkan kompetensi,” papar Ahsin.

Ahsin menyebut topik pelatihan terbilang sangat dasar dan bisa didapatkan secara cuma-cuma di internet. Dia mencontohkan pelatihan bahasa Inggris dasar, administrasi dan sekretaris, sukses bisnis online shop, serta menjadi content creator di Youtube.

Baca juga: 90% Peserta Kartu Prakerja Merupakan Pengangguran

“"Hal tersebut jauh berbeda dengan kurikulum Balai Latihan Kerja (BLK), yang memiliki desain pelatihan berbasis kompetensi. Bahkan, BLK kini telah berspesialisasi pada jenis ketrampilan kerja yang spesifik," tukasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun IDEAS, sepanjang 2017-2019 pemerintah telah mendirikan 1.113 BLK Komunitas di lembaga pendidikan keagamaan di seluruh Indonesia. Pembentukan BLK dengan kurikulum pelatihan teknik otomotif, las, pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perikanan menjahit, perkayuan, hingga teknologi informasi dan komunikasi.

"Dengan desain Kartu Prakerja, anggaran Rp5,6 triliun untuk biaya pelatihan daring hanya mengalir ke 8 platform digital. Bila dialihkan untuk ekspansi pembangunan BLK Komunitas baru, anggaran Rp5,6 triliun ini akan mengalir ke setidaknya 5.600 pondok pesantren, seminari, dhammasekha dan pasraman,” jelas dia.(OL-11)