Presiden: Menteri Harus Fleksibel Gunakan Anggaran

PRESIDEN Joko Widodo meminta jajaran menteri dan pimpinan lembaga negara dapat menggunakan anggaran secara fleksibel.

Ia tidak ingin ada kebijakan-kebijakan di tingkat kementerian/lembaga yang menghambat penyerapan dana terutama untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi masyarakat.

Baca juga: Firli Janji Ungkap Detail OTT di KKP

Kendati demikian, ia juga meminta seluruh pembantunya tetap berhati-hati. Penggunaan anggaran harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sehingga setiap rupiah yang digelontorkan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Dalam menghadapi dalam ketidakpastian sekarang ini, fleksibilitas dalam menggunakan anggaran sangat penting, tugas utama kita adalah memecahkan masalah di bawah, memecahkan masalah masyarakat dan membantu rakyat. Tetapi semua itu harus tetap bertumpu pada kehati-hatianan, transparansi, akuntabilitas. itu menjadi bagian integral dalam pelaksanaan APBN dan APBD," ujar Jokowi dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/11).

Sebagaimana diketahui, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp2.750 triliun di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Kepala negara meminta seluruh anggaran itu dapat dibelanjakan untuk kepentingan rakyat.

"Saya minta kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah, untuk melakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakkan ekonomi baik nasional dan daerah manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif dan tepat sasaran. Seluruh rupiah harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat," tandasnya. (OL-6)