DARI realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per Rabu (18/11/2020) sebesar Rp408,61 triliun, sektor UMKM mencatat serapan tertinggi, yakni Rp96,61 triliun. Hal itu dikemukakan Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Ubaidi Socheh Hamidi dalam Webinar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2021 di Jakarta, kemarin.
“Realisasi UMKM cukup besar, Rp96,61 triliun atau 84,1% dari pagu Rp114,81 triliun. Program ini mendorong lahirnya unit usaha baru. UMKM yang berusaha dibantu buruh tidak tetap mendorong penciptaan lapangan kerja untuk 1,13 juta orang,” kata Ubaidi.
Adapun jumlah UMKM yang berusaha sendiri juga naik sekitar 40 ribu orang. “Jadi, indikasi usaha menengah besar menurun beralih ke UMKM,” ujar Ubaidi.
Dalam pemaparannya, Ubaidi menjelaskan total serapan anggaran PEN yang mencapai Rp408,61 triliun (58,7%) dari pagu sebesar Rp695,2 triliun.
Realisasi itu mencakup enam klaster, yaitu kesehatan Rp37,31 triliun (38,4%) dari pagu Rp97,26 triliun, perlindungan sosial Rp193,07 triliun (82,4%) dari pagu Rp234,33 triliun, sektoral K/L dan pemda Rp35,33 triliun (53,6%) dari pagu Rp65,97 triliun, insentif dunia usaha Rp44,29 triliun (36,7%) dari pagu Rp120,6 triliun, pembiayaan korporasi Rp2 triliun (3,2%) dari pagu Rp62,2 triliun, dan UMKM sebesar Rp96,61 triliun (84,1%) dari pagu Rp114,81 triliun.
“Perlindungan sosial yang menyerap 82% mampu menjaga konsumsi warga miskin dan rentan miskin. Program pelindungan sosial dapat menghentikan laju kemiskinan di 2020,” ujar Ubaidi.
Di sisi lain, Komisi IV DPR berharap rencana kolaborasi BUMN untuk pengembangan sektor UMKM perlu segera diwujudkan untuk memperbesar jumlah warga yang mendapat akses ke lembaga keuangan formal.
“Banyak UMKM belum tersentuh layanan perbankan. Ini harus dibenahi dari pangkalnya melalui pembentukan database terpadu,” ungkap anggota Komisi VI DPR Mukhtarudin melalui rilisnya, kemarin.
Keinginan membentuk sinergi pemberdayaan UMKM juga pernah dikemukakan Menteri BUMN Erick Thohir. “Kami coba sinergikan dengan BRI, Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani untuk program satu data.” (Des/Try/X-3)
