RI-AS Sepakati Pendanaan Infrastruktur dan Perdagangan

PEMERINTAH Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) mengenai pendanaan infrastruktur dan perdagangan senilai US$750 juta.

MoU itu ditandatangani Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk AS Muhammad Lutfi, selaku wakil pemerintah Indonesia dan Presiden EXIM Bank AS Kimberly Reed yang disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarives) Indonesia, Luhut Pandjaitan.

MoU tersebut menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama ekonomi khususnya di bidang pendanaan pembangunan investasi dan perdagangan dengan nilai mencapai US$750 juta. Angka itu juga meningkat dari nilai kesepakatan sebelumnya sebesar US$500 juta di 2017 dan 2018.

Lutfi menjelaskan hubungan bilateral Indonesia-AS didasarkan atas kesamaan nilai dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat kedua negara, memajukan demokrasi dan stabilitas kawasan.

"MoU ini akan semakin perkuat kemitraan ekonomi RI-AS dalam upaya memperluas bidang kerja sama investasi serta pengadaan barang dan jasa," tuturnya dikutip dari siaran pers, Kamis (19/11).

Sementara itu, Luhut menyampaikan rasa optimismenya terhadap peningkatan hubungan bilateral RI-AS. Itu karena ada beberapa capaian yang telah berhasil diraih dalam kurun waktu terakhir.

Salah satunya ialah perpanjangan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang merupakan skema pembebasan tarif masuk bagi 3.500 produk ekspor ke AS.

Sedangkan Presiden Exim Bank AS Kimberly Reed menegaskan, perjanjian tersebut merupakan capaian yang signifikan guna memperkuat partisipasi AS dalam pembangunan di Indonesia pada sektor energi, infrastruktur, transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, pelayanan kesehatan, dan lingkungan.

"MoU ini mencerminkan betapa pentingnya Indonesia bagi Pemerintah AS," ucapnya.

MoU itu, kata Kimberly, akan memperluas peluang bagi Indonesia dan AS untuk bekerja sama dalam pengadaan barang dan jasa untuk proyek-proyek pemerintah. Itu juga akan mendorong peluang pengembangan usaha di berbagai sektor seperti infrastruktur, transportasi, energi, infrastruktur rantai pasokan pertambangan, lingkungan hidup, teknologi komunikasi dan informasi, keselamatan dan keamanan, layanan kesehatan, dan informasi geospasial. (E-3)