Dunia Lirik Ekonomi Digital Indonesia

Besarnya potensi ekonomi digital Indonesia membuat dunia mengarahkan pandangannya untuk masuk menggarap pasar yang ada.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan potensi besar ekonomi digital dan turunannya berkaitan erat dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa.

Jumlah itu menjadi daya tarik sendiri lantaran dianggap sebagai pasar potensial.

“Tidak dipungkiri kita dilirik dunia untuk produk digital. Makanya jangan heran kalau semua ingin masuk Indonesia lewat platform digital,” ujarnya dalam Indonesia Fintech Summit 2020 secara virtual, kemarin.

Merujuk laporan Google Temasek, ekonomi digital Indonesia akan berkembang dengan pesat di 2025. Pertumbuhannya akan akan naik dari US$40 miliar menjadi US$133 miliar.

Kemudian dari e-commerce diperkirakan akan naik empat kali lipat dari nilai saat ini sebesar US$20 miliar ke US$82 miliar. Untuk online traveling yang nilainya saat ini US$10 miliar menjadi US$25 miliar, media yang saat ini nilainya US$3,5 miliar menjadi US$9 miliar. Pun demikian dengan ride hailing dari US$5,7 miliar menjadi US$18 miliar di 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan potensi itu dapat diambil dan dimanfaatkan Indonesia bila sarana dan prasarana tersedia dengan baik. Saat ini, kata dia Indonesia masih dalam tahap awal pembangunan dan pengembangan infrastruktur ekonomi digital.

“Tahun depan, dalam APBN 2021 kita akan mengalokasikan Rp413 triliun untuk infra­struktur plus TIK Rp30 triliun. Itu untuk membangun based transmission station di lebih dari 5.000 desa yang merupakan bagian dari 12 ribu desa yang belum terkoneksi,” jelas Sri Mulyani.

Selain itu pemerintah disebut juga akan membangun pusat data nasional yang bertujuan untuk menyajikan pembaruan data-data.

Inklusi keuangan

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan BI mendukung transformasi ekonomi digital melalui sistem pembayaran digital dengan meluncurkan Quick Response Indonesian Standard (QRIS). “Digital payment system menyambungkan in­klusi keuangan, ritel, UMKM melalui QRIS,” ujarnya.

Saat ini sebanyak 542 pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota telah melakukan elektronifikasi transaksi melalui QRIS. Hal itu, kata Perry, se­lain mendorong inklusi ke­uangan digital juga mendo­rong literasi keuangan.

“Literasi itu yang paling cepat adalah just do it. Artinya melakukan inklusi keuangan sekaligus literasi keuangan,” jelas Perry.

Presiden Jokowi mengingat­kan pentingnya meningkatkan indeks inklusi keuangan Indonesia yang baru berada di level 76%.

“Masih banyak masyarakat yang menggunakan layanan keuangan informal. Hanya 31,26% masyarakat yang pernah menggunakan layanan keuangan digital,” ujar Presiden.

Oleh karena itu, ia memin­ta para inovator teknologi finansial untuk berupaya le­bih kuat dalam membawa masyarakat masuk ke sektor tersebut. (Des/E-1)