Kamis 12 November 2020, 02:45 WIB

Banpres Produktif Usaha Mikro di Yogyakarta Tepat Sasaran

Despian Nurhidayat | Ekonomi
Banpres Produktif Usaha Mikro di Yogyakarta Tepat Sasaran

ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho
Perajin menyelesaikan pembuatan kain batik di Desa Karangmalang, Gebog, Kudus, Jawa Tengah.

 

HASIL uji petik terhadap penerima banpres produktif untuk usaha mikro di DI Yogyakarta secara umum tepat sasaran.

Artinya, penerima manfaat menggunakan bantuan sebesar Rp2,4 juta tersebut untuk kegiatan produktif, seperti jasa bordir, jasa bengkel, dan pembuatan kue.

“Mereka membeli peralatan atau menambah modal untuk meningkatkan produksi. Dari monitoring dan evaluasi dua hari ini, banyak pelaku UMKM yang ulet. Mereka mudah mengalihkan bisnisnya dari offl ine ke online, menyesuaikan kondisi yang ada. Mereka inilah yang bisa survive menghadapi setiap kesulitan,” kata Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Rulli Nuryanto seperti dilansir dari keterangan resmi kemarin.

Menurut Rulli, beberapa penerima banpres produktif di Bantul dan Sleman yang terhubung secara online dapat bertahan. Bahkan ada di antara mereka yang di awal pandemi omzetnya menurun kemudian pelahan-lahan meningkat kembali.

Di sisi lain, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar-Lembaga Kemenkop UKM Luhur Pradjarto menambahkan hasil monitoring dan evaluasi selama dua hari di DI Yogyakarta, Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul dapat dipergunakan untuk menyempurnakan kebijakan ataupun perbaikan sistem pendataan penerima manfaat.

“Kita harus hati-hati agar tidak ada kesalahan data. Tim pokja melakukan sosialisasi untuk meyakinkan masyarakat agar antara pemerintah dan bank penyalur tidak dibenturkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Luhur.

Luhur memaklumi, dengan waktu singkat dan cepat, banyak di lapangan belum menerima sosialisasi maksimal. Untuk itu, monitoring dan evaluasi penting agar pelaksanaan dan penyaluran banpres produktif untuk usaha mikro semakin efektif.

“Hingga tahap 20 sebanyak 180.864 (67,4%) dari 268.066 usulan dari Provinsi DI Yogyakarta. Dari usulan Dinas Koperasi dan UKM itu, 82% di antaranya memperoleh SK sebagai penerima banpres produktif untuk usaha mikro,” ungkap Luhur.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DI Yogyakarta, Srie Nurkyatsiwi, menyatakan pihaknya sudah menyampaikan usulan banpres produktif untuk usaha mikro di DI Yogyakarta menggunakan data valid NIK sebanyak 219.935.

“Progress per 17 September, data penerima berjumlah 134.000. Intinya kami akan mendukung data yang valid untuk banpres produktif untuk usaha mikro. Bahkan saat ini kami punya data by name by address para pelaku UMKM. Dengan harapannya ke depan perbankan mau membiayai mereka untuk program yang lain,” kata Srie.

Seorang penerima bantuan, Mujirah Budiwahyuni, mengaku menerima bantuan saat usahanya menurun. Sebelum pandemi covid- 19, penghasilannya mencapai Rp750 ribu per bulan. Namun, ketika puncak pandemi, penghasilan menurun tinggal Rp250 ribu.

“Saya tidak menyangka menerima bantuan pemerintah. Kebetulan Juli lalu ada pegawai BRI minta KTP, kemudian September ada bantuan Rp2,4 juta masuk rekening. Proses pencairannya mudah sehingga langsung saya pakai untuk mengembangkan usaha,” tutur Mujirah. (Des/X-3)

Baca Juga

Ant/Dhemas Reviyanto

Dolar Turun Tipis Terpengaruh Info Data Produksi Pabrik AS

👤Muhamad Fauzi 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 06:21 WIB
KURS Dolar sedikit melemah pada akhir perdagangan Senin atau Selasa pagi WIB (19/10), setelah data menunjukkan produksi di pabrik-pabrik AS...
Ant/FB Anggoro

Harga Emas Kembali Turun 2,6 Dolar AS

👤Muhamad Fauzi 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 06:05 WIB
HARGA Emas kembali melemah pada akhir perdagangan Senin atau  Selasa pagi WIB (19/10), mencatat kerugian hari kedua...
min.news

Sosiolog UGM Sebut Pekerja Pinjol Adalah Korban

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 00:46 WIB
Hingga saat ini tidak banyak pelamar pekerjaan yang mempertanyakan legalitas perusahaan pemberi tawaran lowongan pekerjaan, termasuk...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mencegah Proyek Kereta (jadi) Mubazir

Pembengkakan biaya menjadi biang keladi perlu turun tangannya negara membiayai proyek dengan dana APBN.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya