Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
RILIS pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi terjadinya pemulihan ekonomi nasional. Pertumbuhan di angka -3,49% itu menunjukkan pergerakan ekonomi nasional bergerak ke zona positif.
“Ini menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi dan pembalikan arah dari aktivitas ekonomi nasional menunjukkan ke arah zona positif,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan pernyataan resmi secara virtual, Kamis (5/11).
Dia menambahkan, rilis BPS juga mengonfirmasi tentang penyerapan belanja negara yang signifikan di triwulan III 2020, mencapai 15,5%. Peningkatan akselerasi itu dinilai terjadi karena reallisasi belanja negara melalui bantuan sosial dan dukungan fiskal yang diberikan pemerintah kepada dunia usaha, khususnya UKM.
Meningkatnya belanja pemerintah itu turut tercermin melalui konsumsi pemerintah yang tumbuh 9,8% secara tahunan (year on year/yoy) setelah sempat -6,9% yoy di triwulan II 2020. Peningkatan itu, kata Sri Mulyani, memiliki tiik balik yang pesat sekitar 17%.
Perbaikan juga tercermin dari membaiknya konsumsi rumah tangga. Tercatat, pada triwulan III 2020 pertumbuhan berada di angka -4,04%, lebih baik ketimbang triwulan II yang -5,5%. Pemulihan di sektor konsumsi rumah tangga dinilai terjadi karena didukung belanja pemerintah melalui penyaluran bantuan sosial.
Hanya, perempuan yang karib disapa Ani itu mengatakan, perbaikan tingkat konsumsi karena bansos baru terjadi di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Tren pada masyarakat menengah ke atas masih menahan konsumsi di masa pandemi.
“Ini karena kondisi covid-19 memang belum berakhir. Karakter dari konsumsi rumah tangga menengah atas didominasi oleh barang dan jasa yang sensitif terhadap mobilitas. Dengan adanya covid-19, mobilitas menjadi terbatas. Konsumi kelas menengah atas juga menjadi tertahan,” jelasnya.
Karena itu, imbuh Ani, pemerintah berupaya memerbaiki penanganan covid-19 dari berbagai indikator, seperti penemuan dan penyebaran vaksin. Dengan demikian, diharapkan masyarakat menengah ke atas memiliki rasa aman dan nyaman untuk kembali beraktivitas yang berdampak pula pada perekonomian.
Komponen lain dari permintaan yakni pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB) atau investasi turut mengalami perbaikan meski belum optimal. Tercatat, pada triwulan III 2020 pertumbuhan PMTB berada di -6,5%, membaik dibanding triwulan II 2020 yang -8,6%. Perbaikan itu didorong dari naiknya tingkat penjualan semen, kendaraan niaga, dan impor barang modal.
Indikator lain seperti bangunan masih tumbuh melambat meski proyek yang sempat tertunda telah kembali dijalankan secara bertahap. "Kami mengharapkan PMTDB atau investasi akan terus membaik seiring dengan upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan perbaikan berbagai regulasi yang memudahkan dunia usaha," pungkas Sri Mulyani. (OL-14)
Center of Economic and Law Studies (Celios) meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut mengaudit data pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pada jajaran kabinet Merah Putih untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di desa
Tulus Abadi menuding angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tidak tidak mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.
JAUH di atas ekspektasi pasar, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025, y-o-y, mencapai 5,12%, meningkat dari 4,87% kuartal I 2025.
SULAWESI dan Jawa menjadi dua wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan II-2025.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2025 tumbuh sebesar 5,12% secara tahunan (year-on-year/yoy).
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved