Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
RILIS pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi terjadinya pemulihan ekonomi nasional. Pertumbuhan di angka -3,49% itu menunjukkan pergerakan ekonomi nasional bergerak ke zona positif.
“Ini menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi dan pembalikan arah dari aktivitas ekonomi nasional menunjukkan ke arah zona positif,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan pernyataan resmi secara virtual, Kamis (5/11).
Dia menambahkan, rilis BPS juga mengonfirmasi tentang penyerapan belanja negara yang signifikan di triwulan III 2020, mencapai 15,5%. Peningkatan akselerasi itu dinilai terjadi karena reallisasi belanja negara melalui bantuan sosial dan dukungan fiskal yang diberikan pemerintah kepada dunia usaha, khususnya UKM.
Meningkatnya belanja pemerintah itu turut tercermin melalui konsumsi pemerintah yang tumbuh 9,8% secara tahunan (year on year/yoy) setelah sempat -6,9% yoy di triwulan II 2020. Peningkatan itu, kata Sri Mulyani, memiliki tiik balik yang pesat sekitar 17%.
Perbaikan juga tercermin dari membaiknya konsumsi rumah tangga. Tercatat, pada triwulan III 2020 pertumbuhan berada di angka -4,04%, lebih baik ketimbang triwulan II yang -5,5%. Pemulihan di sektor konsumsi rumah tangga dinilai terjadi karena didukung belanja pemerintah melalui penyaluran bantuan sosial.
Hanya, perempuan yang karib disapa Ani itu mengatakan, perbaikan tingkat konsumsi karena bansos baru terjadi di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Tren pada masyarakat menengah ke atas masih menahan konsumsi di masa pandemi.
“Ini karena kondisi covid-19 memang belum berakhir. Karakter dari konsumsi rumah tangga menengah atas didominasi oleh barang dan jasa yang sensitif terhadap mobilitas. Dengan adanya covid-19, mobilitas menjadi terbatas. Konsumi kelas menengah atas juga menjadi tertahan,” jelasnya.
Karena itu, imbuh Ani, pemerintah berupaya memerbaiki penanganan covid-19 dari berbagai indikator, seperti penemuan dan penyebaran vaksin. Dengan demikian, diharapkan masyarakat menengah ke atas memiliki rasa aman dan nyaman untuk kembali beraktivitas yang berdampak pula pada perekonomian.
Komponen lain dari permintaan yakni pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB) atau investasi turut mengalami perbaikan meski belum optimal. Tercatat, pada triwulan III 2020 pertumbuhan PMTB berada di -6,5%, membaik dibanding triwulan II 2020 yang -8,6%. Perbaikan itu didorong dari naiknya tingkat penjualan semen, kendaraan niaga, dan impor barang modal.
Indikator lain seperti bangunan masih tumbuh melambat meski proyek yang sempat tertunda telah kembali dijalankan secara bertahap. "Kami mengharapkan PMTDB atau investasi akan terus membaik seiring dengan upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan perbaikan berbagai regulasi yang memudahkan dunia usaha," pungkas Sri Mulyani. (OL-14)
BPS melaporkan kenaikan harga beras pada Juli 2025, dengan inflasi mencapai 4,14%. Beras medium mengalami lonjakan tertinggi. Simak detail selengkapnya.
Peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Jumlah penduduk miskin Jakarta bertambah dan kondisi mereka semakin memburuk.
Kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
BPS selama lima dekade masih menggunakan pendekatan berbasis pengeluaran dengan item yang hampir tidak berubah, meski struktur biaya hidup masyarakat saat ini telah jauh bergeser.
Adapun garis kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 lebih tinggi dari nasional yakni Rp609.160 per kapita per bulan.
Angka tersebut menunjukkan penurunan 0,2 juta orang dan 0,1 persen poin dibandingkan September 2024.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved