Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) mencatat hingga 1 November 2020, telah terealisasi penyerapan anggaran program sebesar Rp59,47 triliun atau 68% dari total pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp87,76 triliun.
Anggaran tersebut untuk melanjutkan program kerja melalui belanja infrastruktur PU Pera seperti pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, sanitasi, sistem air minum, penataan kawasan, infrastruktur di kawasan strategis pariwisata, dan rumah bagi MBR. Percepatan realisasi anggaran itu dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi sektor riil untuk tetap bertahan dan tumbuh pada masa pandemi covid-19 ini.
"Pada masa pandemi covid-19 ini, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat dari turunnya investasi, demikian juga ekspor impor, sehingga untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengandalkan belanja APBN untuk pembangunan infrastruktur," kata Menteri PU Pera Basoeki Hadimoeljono melalui keterangan tertulisnya, Rabu (4/11).
Anggaran Kementerian PU Pera Rp87,76 triliun untuk tahun 2020 digunakan untuk program reguler sebesar Rp75,44 triliun dan program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) melalui 16 program dengan anggaran sebesar Rp12,32 triliun.
"Program tersebut di antaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya," ucapnya.
Khusus untuk program PKT, ditargetkan penerima manfaat sebesar 638.990 orang. Hingga awal November 2020, realisasi PKT telah mencapai Rp10,8 triliun atau sebesar 87,7 % dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 630.990 orang atau sekitar 98,7%.
Dari total 16 program PKT, secara keseluruhan 11 program telah mendekati tuntas, yakni Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Operasi dan Pemeliharaan (OP) Air Tanah & Air Baku, OP Irigasi dan Rawa. (E-2)
Berdasarkan data, hanya sekitar 27% irigasi di Sulsel yang dalam kondisi baik, sementara 41% mengalami kerusakan sedang hingga berat dan sisanya mengalami kerusakan ringan.
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved