Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Perikanan dan Kelautan (KKP) menyebut salah satu pilar penjaga mutu dan keamanan pangan ialah laboratorium harus memenuhi persyaratan baik teknis maupun manajemen agar hasil pengujian valid dan dapat dipercaya.
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina mendorong laboratorium yang tergabung dalam Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI) untuk terus meningkatkan kompetensi, meng-update persyaratan-persyaratan terkait standar pengujian yang berlaku, baik di Indonesia maupun standar regional dan internasional.
"Demi memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, laboratorium dituntut bekerja secara akurat, profesional, bertanggung jawab, adanya kejelasan dan kepastian waktu, kesederhanaan prosedur dan kemudahan akses," kata Rina dalam keterangan pers, Selasa (3/11).
Baca juga: KKP tidak Kendur Jaga Laut Natuna Utara
KKP terpilih memimpin JLPPI antar kementerian periode 2020-2022. Dalam lingkup internal, Rina memastikan KKP telah menjalankan amanah untuk membentuk sub JLPPI sektor kelautan dan perikanan. Hal ini dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/KEPMEN-KP/2019 tentang Petunjuk Teknis Sub Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan.
Saat ini anggota Sub JLPPI KP telah mencapai 72 laboratorium yang terdiri dari 47 laboratorium lingkup BKIPM, 4 laboratorium lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, 1 laboratorium lingkup Ditjen PDSPKP, 1 laboratorium lingkup BRSDM (Badan Riset dan Sumber Daya Manusia), dan 19 laboratorium lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten.
Rina berharap, JLPPI bisa menjadi ajang pertukaran informasi melalui kegiatan interlaboratory study, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kompetensi laboratorium. Termasuk dalam hubungan regional yang lebih luas di kawasan ASEAN.(OL-5)
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Ia menegaskan akan meminta persoalan tersebut segera ditangani agar tidak berulang dan tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap aktivitas nelayan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved