Pemerintah Dorong UMKM Go Digital

SEBANYAK 10,25 juta pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) telah terhubung dengan platform digital. Hal itu sudah melebihi target yang dicanangkan pemerintah.

“Saat ini sudah 16% atau 10,25 juta pelaku UMKM yang sudah terhubung ke ekosistem digital,” ungkap Menteri ­Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki dalam acara Economic Challenge di Metro TV, Senin (26/10).

Teten menyebut pencapai­an tersebut sudah melebihi yang ditargetkan pemerintah. Semula pemerintah me­nargetkan 10 juta UMKM di akhir tahun sudah terhubung dengan ekosistem digital. Namun, meski sudah mencapai target sebelum akhir tahun, Teten ingin digitalisasi UMKM ini terus berlangsung hingga tahun depan. “Ini memang sudah terlampaui, tapi kita akan tetap melakukannya dan bahkan lebih gencar lagi,” kata Teten.

Selain itu, Menteri mengatakan digitalisasi merupakan bagian penting dari program transformasi UMKM dan kope­rasi. Apalagi, pola konsumsi masyarakat telah berubah akibat pandemi covid-19. Konsumen lebih memilih berbelanja online karena dianggap lebih mengurangi risiko penularan virus. Tren baru ini akan menjadi kebiasaan masyarakat hingga di masa mendatang.

Baca Juga: Pemerintah Percepat UMKM Go Digital

“Dengan digitalisasi UMKM juga dipercaya mampu membuat ekonomi digital Indonesia pada 2025 menjadi yang terbesar di Asia Tenggara,” katanya.

Ia juga optimistis lantaran hampir semua wilayah di Indonesia sudah mampu menjangkau perdagangan digital. Hanya saja, masih ada tiga permasalahan besar pelaku UMKM yang masuk ekosistem digital.

Pertama, pelaku UMKM masih terganjal kapasitas produksi barang. Banyak UMKM yang gagal di pasar daring ini karena tidak mampu memenuhi permintaan pasar digital.

“Kalau ke market digital harus siap melayani permintaan besar. Nah banyak UMKM yang gagal karena tidak bisa merespons karena modal mereka terbatas,” ungkap Teten.

Baca Juga: UMKM harus Bertransformsi ke UMKM Digital untuk Survive

Kedua, secara kualitas daya tahan pelaku UMKM. Sebab, di pasar digital ini mereka harus juga bersaing dengan perusahaan besar yang karena pandemi ini juga melapak di platform digital. ­Sedangkan ketiga, edukasi literasi pelaku usaha yang masih dianggap kurang. Tidak sedikit, kata Teten, pelaku UMKM ini yang SDM-nya masih rendah.

Selain itu, waktu mereka juga habis digunakan untuk produksi barang. ­Sehingga kurang maksimal dalam menjalani bisnis di platform digitalnya. “Memang pelaku UMKM ini biasanya habis tenaga buat produksi barang dan jadi kurang maksimal saat berjualan online-nya,” katanya.

Untuk mengatasi ini, solusi yang ditawarkan dengan menggunakan jasa pihak ketiga (reseller) dari kalangan anak muda. Generasi muda ini dianggap sebagai pedagang online yang cocok untuk memasarkan produk lewat platform digital atau media sosial.

“Mereka ini bisa membidik market di pasar digital. Ini bagus kita kembangkan, buat mahasiswa yang perlu biaya tambahan sekaligus bantu UMKM di online,” lanjut Teten.

Baca Juga: Startup Pacu Pelaku UMKM Go-Digital

Peran  pemda
Sementara itu, Founder Rumah Perubahan Rhenald Kasali menyampaikan, untuk mendukung percepatan UMKM go digital seluruh pihak harus ikut membantu. Terutama pemerintah daerah.

“Pemerintah harus mempermudah akses perizinan. Misalnya saja ada program pasang tower izinnya banyak sekali biayanya jadi besar. Padahal manfaatnya untuk masyarakat agar bisa mendapatkan akses internet secara lancar,” jelas dia.

Rhenald mengaku, untuk membentuk ekosistem digital memang harus dipersiapkan konektivitasnya terlebih dahulu. Selain itu harus ada upaya penyediaan gadget murah.

“Harus ada kerja sama antara pemerintah dan perusahaan lokal untuk menyediakan gadget murah. Ini juga merupakan syarat,” lanjut dia.

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) baru saja meluncurkan Program Pelatihan UMKM Digital. Sesuai namanya, program ini ditujukan untuk memberikan pendampingan bagi pelaku UMKM untuk mulai beralih ke platform digital dalam berbisnis.

Program ini digelar bersama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), pada 5 Oktober hingga 12 Desember 2020.

Program pelatihan
Direktur Utama Bakti, Anang Latif, mengatakan jumlah tersebut sebenarnya masih jauh jika dibandingkan dengan keseluruhan pelaku UMKM di Indonesia. Namun setidaknya dari sini, mereka dapat mulai memanfaatkannya.

“Setelah program ini, kami juga akan melakukan evaluasi dan mungkin kami menggandakan partisipannya di tahun mendatang,” kata dia.

Anang juga mengatakan setelah prog­ram ini para pelaku UMKM juga tidak akan dilepas begitu saja. Dia mengatakan idEA akan melakukan pemantauan untuk mengetahui dampak dari program ini bagi mereka.

“Jadi, apakah mereka penjualannya meningkat atau seperti apa?” tuturnya melanjutkan. Nantinya program ini akan digelar melalui pertemuan Zoom dan peserta akan mendapatkan subsidi kuota internet untuk mengikuti rangkaian webinar yang digelar,” tandas dia. (Gan/S2-25)