LIPI : Program PEN BUMN ke UMKM harus Dioptimalkan

SAAT ini langkah nyata dari BUMN untuk membantu pengembangan pelaku UMKM dan Ultra Mikro (UMi) harus dioptimalkan.

Menurut Kepala Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Agus Eko Nugroho, langkah strategis BUMN yang dapat dilakukan yakni membantu penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM yang berkaitan dengan core bisnis masing-masing BUMN.

"Kelihatan sederhana, tetapi memerlukan berbagai langkah konkrit mulai dari (bantuan) perbaikan kualitas produksi, standarisasi produk, logistik sistem, dan teknik pemasaran yang baik secara offline maupun online," ujar Agus dalam keterangan pers, Senin (26/10).

Agus memandang, saat ini BUMN belum bisa terlalu banyak membantu pelaku UMKM dan UMi agar segera pulih dari dampak pandemi Covid-19, karena bisnis mayoritas perusahaan negara tengah terkontraksi.

Untuk itu, tambahnya, bantuan berbasis lini usaha masing-masing BUMN lah yang bisa diberikan daripada masing-masing perusahaan negara memaksakan diri membantu di sektor yang bukan basisnya.

Agus menyebut, meski beberapa bisnis BUMN terutama yang berkaitan dengan telekomunikasi dan kesehatan memiliki kinerja baik. Tapi, ia menilai mayoritas BUMN juga menghadapi kontraksi bisnis.

Baca juga : Libur Panjang, 83 Ribu Tiket Kereta Api Ludes Terjual

"Artinya, hanya sektor pemerintah saja yang memang bisa diandalkan. Sementara BUMN sektor keuangan harus memiliki kinerja yang relatif stabil, karena penempatan dana pemerintah yang signifikan di Himbara, Pegadaian, dan BUMN lain," terang Agus.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo sebelumnya mengungkapkan, hingga kini telah ada beberapa program bantuan yang disalurkan dan dilakukan pemerintah untuk membantu pemulihan UMKM dan UMi yang terdampak pandemi Covid-19. Salah satunya adalah pemberian stimulus ekonomi bagi UMKM dalam program PEN.

Adapun empat program PEN prioritas yang diberikan pemerintah untuk pelaku UMKM. Pertama, pemberian subsidi bunga pinjaman terhadap pengusaha UMKM serta UMKM. Hingga kini sudah ada Rp3,77 triliun dari alokasi Rp35,28 triliun subsidi bunga pinjaman yang disalurkan terhadap pengusaha Ultra Mikro serta UMKM.

Dana tersebut, ungkap Kartika, diberikan melalui BPR, Perbankan, Pegadaian, Perusahaan Pembiayaan, serta berbagai lembaga yang dikelola di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM atau instansi lain

"Kami menjalankan fungsi pemberian insentif subsidi bunga kepada pengusaha Ultra Mikro melalui tiga entitas yaitu PNM, Pegadaian dan BRI," kata Kartika beberapa waktu lalu.

Program PEN kedua, lanjutnya ialah penempatan dana pemerintah kepada bank anggota Himbara maupun swasta untuk menyangga likuiditas mereka. Penempatan dana ini sebesar Rp78,78 triliun, dan telah didistribusikan Rp64,50 triliun.

Yang ketiga adalah dana Bantuan Presiden Produktif dialokasikan untuk disalurkan kepada 12 juta pelaku usaha kecil. Hingga kini, sudah ada 9,1 juta pelaku usaha mikro mendapat Banpres Produktif. Pagu program ini adalah Rp28,8 triliun, dan realisasinya telah mencapai 76,30 persen atau Rp21,98 triliun.

Keempat, pemerintah memberi penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2020. Penjaminan kredit modal kerja ini baru terserap 3,93 persen atau Rp240 miliar dari total pagu Rp6 triliun.

"Kami menyadari bahwa usaha mereka turun drastis karena PSBB selama pandemi Covid-19, bahkan ada yang usahanya berhenti. Dari sisi penjaminan saat ini implementasi PMK No 71 atau penjaminan kredit modal kerja UMKM telah mulai berjalan, walau masih lambat. Kami fokus kepada pemberian kredit untuk debitur eksisting yang memang membutuhkan," pungkas Kartika. (OL-2)