Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
REALISASI pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dengan skema berbagi beban atau burden sharing bersama dengan pemerintah telah mencapai Rp291,3 triliun per 13 Oktober 2020.
Rinciannya, pembelian SBN di pasar perdana melalui mekanisme pasar tercatat telah mencapai Rp61,6 triliun. Mekanisme pembelian itu berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI pada 16 April 2020.
Realisasi pembelian SBN dengan skema kedua burden sharing untuk pendanaan public goods telah mencapai Rp229,68 triliun. Pembelian SBN ini dilakukan dengan mekanisme pembelian secara langsung sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan per tanggal 7 Juli 2020.
"Secara keseluruhan SKB I dan II, Bank Indonesia telah membeli SBN di pasar perdana Rp291,3 triliun," ungkap Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam acara Capital Market Summit And Expo 2020 secara daring, Senin (19/10).
Pembelian SBN berdasarkan SKB pertama dan kedua tersebut merupakan bentuk dari sinergi fiskal dan moneter dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
"Dengan sinergi tersebut, pemerintah dapat lebih memfokuskan pada upaya akselerasi realisasi APBN untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional," pungkasnya. (OL-14)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved