Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkenalkan program kredit melawan rentenir dalam acara Bulan Inklusi Keuangan (BI) 2020.
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara mengatakan sebanyak 19 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sudah menerapkan program ini.
Tirta mengatakan bahwa usaha kecil dan mikro cenderung memilih jasa renternir disebabkan pembiayaan yang cepat. Namun, masyarakat juga menyadari bahwa rentenir memiliki bunga yang terlalu mahal untuk urusan kredit dan pembiayaan ini.
Untuk itu, OJK mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) agar memberikan pinjaman kredit berdasarkan tiga generic model.
"Pertama, kreditnya harus cepat, anytime bisa diakses. Kedua, murah. Yang ketiga, ini lebih seru, yaitu cepat dan murah. Ini yang harus dilakukan untuk melawan rentenir," ujarnya.
Dari target awal sebesar Rp2,8 triliun, realisasi kredit yang diajukan oleh para pelaku usaha kecil dan mikro ini telah mencapai Rp10 triliun.
Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Kristiantri Puji Rahayu menambahkan tiga generic model itu bertujuan untuk mengambil market share yang selama ini dimanfaatkan oleh rentenir kepada masyarakat, khususnya masyarakat daerah.
"Kami memahami kekuatan ekonomi satu dan daerah lain berbeda-beda. Namun, poinnya kita harus mampu mengambil market share yang selama ini diambil rentenir. Rentenir itu bunganya sangat tinggi, tapi sangat cepat sehingga ketika daerah belum bisa memberikan subsidi bunga, harus bisa cepat," pungkas Puji.
Dalam kesempatan itu, Tirta memaparkan selama BIK tercatat pembukaan rekening baru sebanyak 643.057. Ini juga melebihi target awal sebesar 500 ribu rekening baru.
Realisasi yang melebihi target tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan mulai meningkat. (Des/Ant/E-1)
KETERTARIKAN masyarakat kepada industri aset kripto dinilai semakin tinggi. Ini berarti tiap pedagang aset kripto teregulasi sangat penting untuk memastikan transaksi berjalan dengan aman.
Di sisi lain, jumlah pelaku yang terdaftar juga melonjak tajam dari 16 menjadi 113 pengguna dalam waktu kurang dari dua tahun.
Rendahnya angka penetrasi menunjukkan terbatasnya peran asuransi dalam menopang stabilitas ekonomi.
PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) ambil bagian dalam kegiatan Fintech Lending Days (FLD) 2025 yang diselenggarakan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia di Kota Sorong.
Sampai dengan periode Maret 2025, LKM yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan adalah sebanyak 245 LKM dengan nilai keseluruhan aset LKM mencapai Rp1,609 triliun.
Sejumlah lembaga internasional telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global lantaran ketidakpastian dan gejolak geopolitik dunia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved