Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkenalkan program kredit melawan rentenir dalam acara Bulan Inklusi Keuangan (BI) 2020.
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara mengatakan sebanyak 19 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sudah menerapkan program ini.
Tirta mengatakan bahwa usaha kecil dan mikro cenderung memilih jasa renternir disebabkan pembiayaan yang cepat. Namun, masyarakat juga menyadari bahwa rentenir memiliki bunga yang terlalu mahal untuk urusan kredit dan pembiayaan ini.
Untuk itu, OJK mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) agar memberikan pinjaman kredit berdasarkan tiga generic model.
"Pertama, kreditnya harus cepat, anytime bisa diakses. Kedua, murah. Yang ketiga, ini lebih seru, yaitu cepat dan murah. Ini yang harus dilakukan untuk melawan rentenir," ujarnya.
Dari target awal sebesar Rp2,8 triliun, realisasi kredit yang diajukan oleh para pelaku usaha kecil dan mikro ini telah mencapai Rp10 triliun.
Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Kristiantri Puji Rahayu menambahkan tiga generic model itu bertujuan untuk mengambil market share yang selama ini dimanfaatkan oleh rentenir kepada masyarakat, khususnya masyarakat daerah.
"Kami memahami kekuatan ekonomi satu dan daerah lain berbeda-beda. Namun, poinnya kita harus mampu mengambil market share yang selama ini diambil rentenir. Rentenir itu bunganya sangat tinggi, tapi sangat cepat sehingga ketika daerah belum bisa memberikan subsidi bunga, harus bisa cepat," pungkas Puji.
Dalam kesempatan itu, Tirta memaparkan selama BIK tercatat pembukaan rekening baru sebanyak 643.057. Ini juga melebihi target awal sebesar 500 ribu rekening baru.
Realisasi yang melebihi target tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan mulai meningkat. (Des/Ant/E-1)
KETUA Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menegaskan ancaman scam atau penipuan di sektor jasa keuangan bukan lagi sekadar masalah individu.
Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), sejak November 2024 hingga Agustus 2025, tercatat 225.281 laporan dengan total kerugian masyarakat mencapai sekitar Rp4,6 triliun.
Edukasi, sosialisasi, serta penguatan regulasi oleh OJK dan Satgas Waspada Investasi (SWI) cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pinjol ilegal.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan tata kelola dan manajemen risiko, baik secara internal maupun di sektor jasa keuangan nasional.
Satgas Pasti menghentikan 1.556 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal dan 284 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi pada periode Januari sampai dengan 24 Juli 2025.
KEPALA Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menegaskan kinerja intermediasi perbankan tetap stabil dengan profil risiko yang terjaga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved