Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkenalkan program kredit melawan rentenir dalam acara Bulan Inklusi Keuangan (BI) 2020.
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara mengatakan sebanyak 19 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sudah menerapkan program ini.
Tirta mengatakan bahwa usaha kecil dan mikro cenderung memilih jasa renternir disebabkan pembiayaan yang cepat. Namun, masyarakat juga menyadari bahwa rentenir memiliki bunga yang terlalu mahal untuk urusan kredit dan pembiayaan ini.
Untuk itu, OJK mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) agar memberikan pinjaman kredit berdasarkan tiga generic model.
"Pertama, kreditnya harus cepat, anytime bisa diakses. Kedua, murah. Yang ketiga, ini lebih seru, yaitu cepat dan murah. Ini yang harus dilakukan untuk melawan rentenir," ujarnya.
Dari target awal sebesar Rp2,8 triliun, realisasi kredit yang diajukan oleh para pelaku usaha kecil dan mikro ini telah mencapai Rp10 triliun.
Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Kristiantri Puji Rahayu menambahkan tiga generic model itu bertujuan untuk mengambil market share yang selama ini dimanfaatkan oleh rentenir kepada masyarakat, khususnya masyarakat daerah.
"Kami memahami kekuatan ekonomi satu dan daerah lain berbeda-beda. Namun, poinnya kita harus mampu mengambil market share yang selama ini diambil rentenir. Rentenir itu bunganya sangat tinggi, tapi sangat cepat sehingga ketika daerah belum bisa memberikan subsidi bunga, harus bisa cepat," pungkas Puji.
Dalam kesempatan itu, Tirta memaparkan selama BIK tercatat pembukaan rekening baru sebanyak 643.057. Ini juga melebihi target awal sebesar 500 ribu rekening baru.
Realisasi yang melebihi target tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan mulai meningkat. (Des/Ant/E-1)
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai kunjungan OJK dan Bareskrim ke kantor perusahaan di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.
Penggeledahan tersebut dilakukan oleh OJK dengan pendampingan dari Bareskrim Polri karena PT MA diduga terlibat dalam kasus pasar modal.
OJK menggeledah kantor Mirae Asset Sekuritas Indonesia terkait dugaan manipulasi IPO saham BEBS, transaksi semu, dan insider trading yang terjadi pada 2020-2022.
Mengapa KSEI buka data pemilik saham 1%? Simak hubungan kebijakan ini dengan ancaman penurunan status Indonesia oleh MSCI ke Frontier Market.
KSEI dan BEI resmi buka data pemilik saham di atas 1% mulai 3 Maret 2026. Cek jadwal, cara akses, dan aturan baru free float 15% di sini.
KSEI dan BEI resmi buka data pemilik saham di atas 1% mulai 3 Maret 2026. Cek jadwal, cara akses, dan aturan baru OJK di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved