Percepat Korporasi Bisnis Petani-Nelayan

PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan kementerian terkait untuk mempercepat implementasi rencana penguatan ekosistem bisnis bagi para petani dan nelayan agar usaha mereka bisa tetap kondusif dan produktif.

“Kita perkuat ekosistem bisnisnya yang dilakukan secara terpadu,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas secara virtual Korporasi Petani dan Nelayan dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi, kemarin.

Secara terbuka Presiden mengkritisi kinerja implementasi korporasi petani dan nelayan yang belum optimal di lapangan. Hal itu membuat industri pertanian di sisi hulu masih menghadapi banyak persoalan sampai saat ini.

“Sudah sering saya sampaikan bahwa petani dan nelayan perlu didorong untuk berkelompok dalam jumlah besar, dalam sebuah korporasi, sehingga
memiliki skala ekonomi yang efisien,” ujar Jokowi.

Di beberapa daerah, sebut Jokowi, memang sudah ada kelompok-kelompok petani dan nelayan. Sayangnya, mereka hanya berkutat di sektor prapanen dan panen.

“Pola pikir perlu berubah, tidak semata-mata fokus kepada on farm saja, tapi juga bergerak di sisi out farm, sisi pascapanen.

Di situ letak sisi bisnisnya, yaitu dengan membangun proses bisnis dari produksi sampai ke pascapanen,” tuturnya.

Kelompok-kelompok yang ada sekarang, sambung Presiden, juga belum memiliki ekosistem yang bisa disambungkan dengan perbankan atau perusahaan-perusahaan besar yang mengolah hasil produksi.

Gandeng Belanda

Seusai mengikuti rapat terbatas itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan pihaknya akan menyiapkan model bisnis korporasi petani dan korporasi nelayan, yang diharapkan dapat direplikasikan di berbagai tempat di Tanah Air.

“Kami menyiapkan piloting model business korporasi petani atau nelayan yang kami replikasi di berbagai tempat.

Ada beberapa, misalnya beras seluas 800 hektare di Demak, kelapa sawit di Pelalawan Riau, beberapa komoditas lain yang bagus untuk piloting kerja sama
antarkementerian,” kata Teten.

Kementeriannya juga menggandeng pemerintah Belanda untuk mengembangkan model koperasi pertanian. Ia berharap pengembangan koperasi yang lebih modern akan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

“Tidak bisa lagi petani, nelayan, UMKM berusaha sendiri perorangan dalam skala kecil. Mereka harus bergabung dalam skala efi sien, kami dorong mereka bergabung dalam koperasi,” katanya.

Di kesempatan terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengakui masalah untuk menjalankan korporasi nelayan ada di pendampingan
dan modal.

“Karena data di lapangan ialah masalah pendampingan dan modal. Kalau pasar, dari industri dan produksi sebenarnya cukup tinggi serapannya, khususnya udang,” kata Edhy, kemarin.

Korporasi petani dan nelayan ialah konsep yang awalnya disampaikan Presiden Jokowi pada September 2017, yakni perubahan pola kerja petani dan nelayan agar lebih modern dengan membuat kelompok besar petani yang dilengkapi dengan aplikasi modern, berpikir cara pengolahan industri, sekaligus memasarkannya ke industri retail, ataupun konsumen termasuk dengan cara daring. (Des/Ant/E-2)