Indonesia Perlu Fokus Pada Upaya Pemulihan Ekonomi

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan Indonesia perlu memfokuskan upaya dan menjalankan kebijakan yang berorientasi kepada pemulihan ekonomi.

Sebagaimana yang tergambar pada APBN 2021, terdapat empat tujuan utama dari arah kebijakan fiskal yang diartikulasikan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja oleh Kementerian Keuangan yang tujuan besarnya adalah untuk memulihkan perekonomian nasional.

Di minggu kedua setelah kembali diberlakukannya PSBB jilid kedua untuk Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Keuangan menyampaikan data terbaru mengenai proyeksi perekonomian Indonesia untuk tahun 2020.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Selasa, 22 September 2020 yang lalu didapatkan bahwa proyeksi untuk tahun 2020 secara keseluruhan terdapat pada level -1,7% hingga -0,6%. Sedangkan untuk kuartal 3/2020 diprediksi akan berada pada kisaran level -2,9% hingga -1%.

Dengan demikian, dapat dipastikan pemerintah memproyeksikan untuk kuartal ke-3 yang sedang berjalan ini akan mengalami kontraksi ekonomi. Dengan kata lain dipastikan Indonesia mengalami resesi setelah sebelumnya dilaporkan bahwa kuartal ke-2 Indonesia terkontraksi hingga -5,32%.

“Pertumbuhan ekonomi di kuartal ke 33 akan negatif sebagaimana yang terjadi pada kuartal ke 2 sudah diprediksi oleh banyak pihak, terutama melihat beberapa hal yang secara tidak langsung memicu perlambatan ekonomi, seperti terus bertambahnya jumlah pasien positif covid-19, implementasi kembali PSBB di DKI Jakarta dan belum pulihnya kegiatan ekspor impor karena dampak negara lain yang juga sedang membenahi kondisi domestiknya pascacovid-19 atau justru masih dalam keadaan yang kurang lebih sama dengan Indonesia,” jelas Pingkan, melalui rilis yang diterima, Jumat (25/9).

Pingkan menilai, proyeksi pemerintah memang realistis karena disrupsi ekonomi akibat pandemi Covid-19 masih terus terjadi dan dirasakan masyarakat.

Di tambah dengan kebijakan PSBB yang kembali diberlakukan dan membatasi mobilitas sosial serta transaksi ekonomi secara langsung bagi banyak sektor usaha. Walaupun demikian, proyeksi untuk tahun depan jauh lebih baik, mengacu pada RUU APBN 2021 proyeksinya berada pada kisaran 4,5% hingga 5,5%.

Hal ini pun senada dengan perkiraan yang disampaikan beberapa institusi internasional seperti ADB dengan 5,3%, OECD di kisaran 5% hingga 6%, dan IMF dengan 6,1%. (E-3)