Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DANA Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa per 20 September 2020 sudah tersalur kepada 7.970.652 keluarga penerima manfaat (KPM). Desa yang telah menerima manfaat tersebut sebanyak 74.148 desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, mengatakan jumlah tersebut meliput 2.470.902 KPM adalah perempuan kepala keluarga (PEKKA) dan 288.163 KPM yang memiliki anggota keluarga menderita penyakit kronis dan menahu.
"Selain itu, KPM penerima BLT dana desa 88% bekerja sebagai petani atau beruh tani. Ini sudah baku karena sudah selesai pada gelombang pertama," kata Abdul saat konferensi pers secara daring, Senin (21/9).
Dirinya merinci KPM penerima BLT dana desa berdasarkan pekerjaan. Petani dan buruh tani sebanyak 7.014.174 KPM atau 88%; pedagang UMKM 400.567 KPM atau 5%; nelayan dan buruh nelayan 323.703 KPM atau 4%; buruh pabrik 163.398 KPM atau 2%; dan guru 68.780 KPM hanya 1%.
"Sehingga total penerima BLT dana desa mencapai 7.970.652 KPM dan tersalur mencapai Rp15.095.823.086.512," ujar Abdul.
Selain itu, Abdul Halim juga mneyampaikan hingga Desember nanti sebanyak 1.119 desa yang terdiri 192.691 KPM denga total Rp146,1 miliar anggarannya akan dicover oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dengan program Bantuan Sosial Tunai (BST).
"Kenapa dicover? Karena anggaran dana desa telah habis. Kenapa dana desa habis tidak sampai Desember? karena dana desanya cair lebih awal sebelum ada covid sudah cair," ujarnya.
Data anggaran yang akan dicover Kemensos sendiri telah diserahkan. Sehingga data by name by address dipegang oleh Kemensos.
"Hal ini selaras dengan posisi Kemendes PDTT terkait dana desa adalah sementara karena memang kondisinya extraordinary. Tentunya ke depan diharapkan Social Safety Net akan ditangani seluruhnya oleh Kemensos," ungkapnya.
Sehingga, lanjut Abdul, dana anggaran Kemendes PDTT sebesar Rp72 triliun pada 2021 digunakan untuk pembangunan desa baik dari segi ekonomi maupun peningkatan sumber daya manusia. (E-1)
Menteri Halim menuturkan, proses penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa itu berjenjang dan melibatkan banyak orang.
Para korban PHK akibat Covid ini cepat atau lambat akan menjadi masalah sosial baru yang harus dicarikan solusinya. Potensi desa harus dioptimalkan agar bisa menciptakan lapangan kerja.
SDGs Desa, lanjutnya, mengharagai keberagaman agama, budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia, juga menampung kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan.
MEMPERINGATI Hari Perempuan Desa Sedunia, Kementerian Desa PDTT menggelar lomba kepala desa (Kades) perempuan berprestasi tahun 2022.
MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menyatakan, teknologi tepat guna menjadi variabel penting bagi peningkatan produktivitas warga desa.
MENDES PDT Abdul Halim Iskandar menyatakan Program Transmigrasi tidak bisa dilepaskan dari spiritualitas
Pemkab Cirebon akan berupaya mengantisipasi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Cirebon
Salah satu cara menjaga daya beli masyarakat (khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan yang terdampak negatif oleh pandemi) ialah BLT.
PENGAMAT ekonomi politik Indonesia, Ichsanuddin Noorsy menyebutkan bahwa ada temuan BPK bahwa petahana di provinsi menggunakan dana bansos pemeritah pusat untuk alat kampanye.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pemerintah kepada warga.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
BANTUAN sosial (bansos) bahan pokok (sembako) dari Presiden tahap I mulai didistribusikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved