Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
BADAN Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan) terus memaksimalkan kinerja. Salah satunya dengan membangunan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai Terintegrasi Mendukung Kinerja Organisasi yang disingkat 'Sikap Tegas'.
Penggunaan aplikasi Sikap Tegas menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan antara BPPSDMP Kementan dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan).
Pertemuan yang dibuka oleh Sekretaris BPPSDM Kementerian Pertanian, diselenggarakan melalui virtual, Kamis (17/09).
Menurut Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi, kolaborasi antara BPPSDMP Kementan dan Batan ini merupakan respon atas amanah Perpres Nomor 39 tahun 2019, mengenai Satu Data Indonesia.
“Pada pasal 1 ayat 1, disebutkan jika Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah,” katanya.
Dedi mengatakan, hal ini dilakukan melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
“Oleh Kementerian Pertanian, Perpres Nomor 39 tahun 2019 diterjemahkan ke dalam program pembangunan pertanian melalui Kostratani, sebagai pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan yang merupakan optimalisasi tugas, fungsi, dan peran BPP dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional,” katanya.
Lewat gerakan Kostratani, BPP akan memotret data lapangan untuk memperkuat basis data pertanian yang nantinya dijadikan pijakan untuk membangun sektor pertanian (Permentan No. 49 Tahun 2019)
Sementara Sekretaris BPPSDMP Kementan Siti Munifah, tujuan pertemuan ini adalah untuk menyempurnakan Sikap Tegas.
Aplikasi Sikap Tegas merupakan inisiasi Siti Munifah atas kegalauan selama ini saat menjadi Sekretaris BPPSDMP.
“Kita pikirkan bagaimana mengelola para pegawai organisasi besar seperti BPPSDMP secara efektif, agar kinerja BPPSDMP dapat diwujudkan dan tercapai disertai efisiensi yang tinggi? Tentunya untuk mewujudkan cita-cita tersebut tidaklah mudah, dibutuhkan kerjasama dan dukungan banyak pihak baik secara vertical maupun horizontal,” katanya.
Menurut Siti Munifah, BPPSDMP memiliki fungsi sebagai penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumberdaya; manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Kemudian, pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumberdaya pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumberdaya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta sebagai pelaksanaan administrasi BPPSDMP.
Siti Munifah menyampaikan, kinerja merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh seluruh manajemen, baik pada tingkatan organisasi kecil maupun besar.
“Hasil kerja yang dicapai oleh organisasi atau karyawan, adalah bentuk pertanggungjawaban kepada organisasi dan publik. Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan kepuasan kerja karyawan dan tingkat besaran imbalan yang diberikan, serta dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat individu,” katanya.
Menurutnya, dalam mengelola organisasi besar seperti BPPSDMP, dibutuhkan sistem tatakelola efektif dan efisien secara manajerial sehingga mekanisme reward dan punishment berjalan selaras dengan hasil kerja setiap individu maupun satuan kerja.
Salah seorang wakil Batan, Budi Prasetyo, menyampaikan menyambut baik inisiasi BPPSDMP Kementan. Menurutnya pada era Industri 4.0 adalah bagaimana menghadirkan era digital ke dalam sistem kerja organisasi seperti BPPSDMP.
“Suatu organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi privat dalam mencapai tujuan yang ditetapkan harus melalui sarana dalam bentuk organisasi yang digerakkan oleh sekelompok orang yang berperan aktif sebagai pelaku (actors) dalam upaya mencapai tujuan lembaga atau organisasi bersangkutan,” katanya.
Yang menjadi persoalan, pada era sekarang saat demokratisasi berkembang di Indonesia dimana informasi cepat tersaji. Dampaknya, adalah pola manajemen sumberdaya manusia tidak lagi menggunakan pendekatan pressure tapi kemitraan.
Sehingga dibutuhkan sarana yang sangat efektif dan mudah untuk menggerakkan para pegawai agar menghasilkan kinerja yang optimal.
Terkait satu data ini sejalan dengan kebijakan dan program Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang sejak awal menegaskan bahwa persoalan data harus diselesaikan.
“Data harus bersumber dari satu pintu melalui lembaga resmi yang diamanatkan oleh undang-undang”, tegas Mentan Syahrul. (OL-09)
Pemerintah menetapkan harga ayam ras hidup (livebird) minimum Rp18.000/kg berlaku nasional mulai 19 Juni 2025 untuk melindungi peternak dari kerugian.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Arief Cahyono, mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) periode 2025–2028, Beledug Bantolo.
Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kementan merumuskan lima langkah strategis bersama pelaku industri perunggasan, dengan didukung salah satunya oleh Komunitas Peternakan Unggas Nasional (KPUN).
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar pelatihan konsultan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).
Pemerintah daerah diminta aktif melaporkan hasil pemeriksaan hewan, baik sebelum (antemortem) maupun sesudah pemotongan (postmortem), melalui aplikasi iSIKHNAS.
POLITEKNIK Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang (Polbangtan Yoma) melakukan audiensi dengan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, di Balaikota Timoho, Selasa (8/7/2025).
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan saat ini pemerintah telah siap untuk mengirimkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 ribu ton ke Palestina.
Peruri memperkenalkan pendekatan smart farming yang memungkinkan pemantauan kondisi lahan secara real-time.
PERKEMBANGAN teknologi digital membantu perkembangan sektor pertanian yang lebih transparan dan efisien. Hal itu membuat ekosistem pertanian menjadi lebih maju dan berdaya saing.
LSPR Institute of Communication and Business Jakarta melalui mahasiswa Batch 26 Kelas Excellence mendukung kegiatan pertanian perkotaan di Kampung Anggur RT 09, Jakarta Timur
APAPTF merupakan federasi yang secara aktif terlibat langsung dengan pemerintah Pakistan, dianggap sebagai perwakilan resmi dari seluruh insan pertanian yang ada di negara tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved