MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah aktivitas ekonomi mendapatkan sinyal positif. Salah satu indikatornya adalah surplus perdagangan pada Agustus 2020 sebesar US$2,3 miliar.
Data mencatat, surplus perdagangan terjadi dalam 4 bulan berturut-turut, didorong surplus non-migas sebesar US$2,66 miliar dan defisit migas sebesar US$ -0,34 miliar. Selain itu, secara tahun berjalan, neraca perdagangan mulai dari Bulan Januari sampai Agustus 2020 surplus sebesar US$11,05 miliar.
“Ekspor pertanian sepanjang Januari s.d. Agustus 2020 tumbuh 8,59% (ytd), terutama ekspor buah-buahan. Jadi hortikultura sudah menjadi bagian dari ekspor kita,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Jumat (18/9).
Airlangga juga menyebutkan, sejumlah indikator lain mulai memperlihatkan sinyal positif dari perbaikan aktivitas ekonomi, seperti Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur, Indeks Keyakinan Konsumen, Penjualan Ritel, Penjualan Kendaraan Bermotor, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Investasi, dan Inflasi Inti.
“Kita perlu melihat optimisme dan tren. PMI Manufaktur kita pada saat melakukan PSBB turun drastis ke 27,5. Namun, saat beberapa kegiatan di masyarakat sudah mulai dilaksanakan, PMI kita sudah mulai naik ke angka 50,8. Itu di atas rata-rata, standar PMI adalah 50,” jelas Politikus Partai Golkar itu.
Airlangga juga menyinggu soal data dari https://ourworldindata.org/covid-health-economy, mengenai perbandingan antara Kinerja Ekonomi dengan Jumlah Kematian Covid-19 per 1 Juta penduduk berbagai negara, ia mengatakan, Indonesia termasuk negara yang dapat menekan jumlah kematian dengan kinerja ekonomi yang relatif lebih baik.
“Dari data itu, terlihat bahwa penanganan di Indonesia ini jika dibandingkan dengan berbagai negara lain relatif berada dalam posisi yang cukup baik. Misalnya jika dibandingkan dengan Jerman, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Belanda,” terang Airlangga.
Dalam kesempatan ini, Menko Perekonomian juga menyampaikan perkembangan mengenai realisasi program bantuan Pemerintah, termasuk program Kartu Prakerja yang kini diposisikan sebagai semi bantuan sosial (bansos) bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dirumahkan, dan pekerja informal terdampak.
Realisasi Program Kartu Prakerja, kata Airlangga, hingga 17 September 2020 adalah terdapat 26 juta pendaftar dari 514 Kabupaten/Kota; 4,68 juta penerima Kartu Prakerja; 2,39 juta peserta menyelesaikan pelatihan; dan 1,45 juta peserta telah menerima insentif.
Selain itu, Menko Perekonomian menuturkan, dalam upaya transformasi ekonomi, RUU Cipta Kerja terus didorong sebagai kebijakan yang sangat strategis. RUU ini ditujukan untuk mampu memulihkan dan memperbaiki perekonomian nasional, terutama pada masa pandemi dan pascapandemi Covid-19.
“RUU Cipta Kerja sedang dalam pembahasan di DPR RI. Pemerintah berharap bisa mengurangi obesitas di regulasi dan memperbaiki iklim penciptaan lapangan pekerjaan," pungkas Airlangga. (E-1)
