Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KORPORASI Petani menjadi basis ekonomi dalam pengembangan lumbung pangan (food estate) di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) menjadi sentra hortikultura seluas 30.000 hektar, dan hasil produksinya untuk bahan baku industri.
Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo menegaskan bahwa Korporasi Petani menjadi basis ekonomi petani. Mereka terkonsolidasi dalam kelompok tani (Poktan) dengan mengoptimalkan peran penyuluh melalui input sumber daya, proses pelembagaan dan output promosi.
"Food estate Humbahas sebagai salah satu program super prioritas 2020. Pengembangan korporasi petani menjadi prioritas agar petani menguasai produksi dan bisnis pertanian dari hulu ke hilir," kata Mentan Syahrul saat meninjau lokasi food estate Humbahas di Desa Ria-Ria, Kecamatan Pollung, kemarin.
Dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (13/9) disebutkan, rencana pengembangan tiga tahun dengan target sentra produksi hortikultura seluas 30.000 hektar. Tahap awal 1.000 hektar pada 2020, dimulai dari kluster terpadu sebagai proyek percontohan nasional.
Kementerian Pertanian RI khususnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) akan mendukung kesiapan SDM pertanian food estate. Hal itu mengacu kebijakan Presiden RI Joko Widodo periode kedua, 2019 - 2024, pengembangan SDM Indonesia termasuk sektor pertanian.
Sukses korporasi petani bukan sekadar bertumpu pada produktifitas dan kualitas produksi pertanian, namun lebih banyak ditentukan kemampuan SDM menjalankan bisnis yang profit oriented.
"Petani harus mendapat untung. Petani menjual beras sebagai produk hilir, bukan gabah sebagai produk hulu. Begitu pula produk olahan lainnya dari komoditas pertanian yang ditanam di food estate," kata Presiden Jokowi saat meninjau lokasi food estate di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, Kalteng, awal Juli lalu.
Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi menyatakan jajarannya siap bekerja maksimal untuk Food Estate di Humbahas, Sumut dan Kalteng dengan mengawal dan mendampingi SDM pertanian mendukung korporasi petani.
“Kita akan memastikan pendampingan terhadap petani di lokasi Food Estate berjalan maksimal. Memaksimalkan kinerja BPPSDMP, untuk memastikan petani Food Estate mendapatkan pendampingan, khususnya dalam hal korporasi petani," katanya di Jakarta, belum lama ini.
Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah mengapresiasi langkah Kementan pada food estate Humbahas untuk kepentingan masyarakat, khususnya petani. Pemerintah provinsi (Pemprov) siap mendukung secara maksimal.
Bupati Dosmar Banjarnahor mengatakan pengembangan food estate Humbahas menjadi peluang besar bagi masyarakat, khususnya kepentingan petani dan rakyat. "Ini anugerah luar biasa bagi masyarakat Humbahas."
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) Leli Nuryati yang juga hadir di Humbahas menyatakan akan mengerahkan penyuluh pusat dan timnya di Pusluhtan untuk koordinasi dan sinkronisasi dengan penyuluh Sumut maupun Humbahas.
Menurutnya, penyuluh berperan penting pada korporasi petani di food estate. Pertama, untuk input sumberdaya meliputi budaya kerja/etos, pengetahuan, komoditas dan prasarana-sarana.
Kedua adalah proses pelembagaan mencakup penetapan model bisnis, membangun lembaga dan legalitas, menumbuhkan tata kelola lembaga dan menjalankan proses bisnis. Ketiga, melaksanakan output promosi mencakup kemitraan, modal dan investasi.
"Penyuluh juga berperan mendukung akses petani ke pasar. Peningkatan nilai tambah hasil produksi menjadi produk olahan. Bukan bahan mentah, yang selama ini tidak banyak mendatangkan laba bagi petani," kata Leli Nuryati. (OL-13 )
Baca Juga: Tak Lakukan PSBB, Bodebek akan Sesuaikan Keputusan DKI
Titik peluncuran, jelasnya lagi, akan dipusatkan di Kecamatan Binjai Barat, Kelurahan Suka Maju, dengan nama koperasi percontohan KMP Sukamaju.
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
NEGARA yang merusak tanahnya ialah negara yang menghancurkan dirinya sendiri.
Buku Pokok-Pokok Pikiran Ketahanan Pangan Nasional Menuju Kedaulatan Pangan diluncurkan di Bandung, Selasa (29/4).
Aalah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah ketergantungan pada impor beras hingga 2 juta ton/tahun setelah berakhirnya swasembada beras di 1993.
Hutan tropis Indonesia (HTI) berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim dan mencegah erosi.
Jangan sampai proyek tersebut merusak lingkungan dan menyalahgunakan tanah masyarakat adat.
Deddy mengatakan, Megawati berpesan kepada kadernya yang duduk di jabatan legislatif untuk benar-benar mengawal pengembangan lahan di Merauke.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved