PROYEK jalan tol di Yogyakarta, baik Tol Yogyakarta-Bawen dan Yogyakarta-Solo mendapat perhatian serius oleh anggota Komisi VI DPR RI F-NasDem Subardi. Legislator asal Sleman itu menyorot pola kerja sama antara BUMN dengan kontraktor lokal yang kerap bermasalah. BUMN sebagai penanggung jawab seringkali lalai membayar kewajibannya kepada kontraktor lokal.
“Banyak kontraktor atau sub kontraktor yang telat dibayar. Bahkan pernah setelah 6 bulan proyek (kontrak) selesai baru dibayar. Model kerja sama ini tidak boleh terulang dalam proyek Tol Yogyakarta-Bawen dan Jogja-Solo,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI bersama Adhi karya dan beberapa Perusahaan BUMN, Kamis (10/9).
Baca juga: PSBB Ketat Pengaruhi Kinerja Industri Manufaktur Indonesia
Subardi menilai pola kerja sama yang demikian akan memicu masalah seperti penurunan kualitas dan pengerjaan yang berlarut-larut. Sebagian dari kontraktor juga terancam bangkrut karena kehabisan modal. Ia khawatir kondisi ini akan memicu disharmoni antara BUMN dengan kontraktor lokal.
"Kalau BUMN tidak disiplin, sentimen swasta kepada BUMN akan menguat, apalagi porsi untuk kontraktor non BUMN sangat kecil. Ini mencoreng cita-cita pembangunan untuk keadilan sosial,” tegasnya.
Progres Jalan Tol Yogyakarta-Bawen dan Yogyakarta-Solo terus berjalan. Proyek Tol Yogyakarta-Bawen memasuki tahap konsultasi publik untuk pembebasan lahan. Sementara proyek Tol Jogja-Solo memasuki tahap pematokan lahan. Sejauh ini pematokan baru selesai di Desa Purwomartani, Kalasan Kabupaten Sleman.
Jalan tol Yogyakarta-Bawen memiliki panjang 77 Km. Sedangkan Jalan Tol Solo–Yogyakarta hingga Kulonprogo memiliki panjang 91,93 Km. Kedua proyek akan dilelang tahun ini. Nilai investasi untuk Jogja Bawen diperkirakan Rp13,56 triliun, sementara untuk Solo Jogja Kulonprogo sebesar Rp20,46 triliun. (OL-6)
