Penerbitan Buku Alami Kerugian Hingga 80% Saat Covid-19

AKIBAT dari wabah pandemi covid-19, industri penerbitan buku mengalami kerugian hingga 80%. Hal itu di sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI.

Faktor utama kerugian tersebut disebabkan pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan toko-toko buku tutup.

"Kondisi penerbit buku di tengah pandemi sendiri terdampak karena ketika toko-toko buku memilih tutup," kata Pimpinan Penerbit Gramedia, Riza Zacharias, mengungkapkan saat RDPU secara daring, Senin (7/9).

Karena penjualan buku masih mengandalkan penjualan langsung melalui toko buku maka penurunan secara drastis dialami. Pembeli pun yang biasa membeli secara langsung harus baralih melalui pembelian daring.

"Penerbit banyak sekali yang terkena dampak, karena mereka terikat dan terkoneksi dengan model yang mayoritas masih mengandalkan toko buku modern," ujar Riza.

"Ketika toko buku terkena imbas saat harus tutup maka otomatis penerbit banyak yang kehilangan pendapatan hingga 70-80%," imbuhnya.

Dengan memaklumi kondisi saat ini, banyak penerbit membuat alternatif lain dengan memanfaatkan penjualan daring untuk tetap memasarkan karya tulisnya.

"Sebagian penerbit yang memvariasikan cara penjualannya, kanal penjualannya melalui digital dengan online, jadi banyak penerbit yang selamat," sebutnya.

Selain itu, istem belajar dirumah membuat banyak rumah tangga membutuhkan bahan yang bentuknya bukan hanya pelajaran dari sekolah tetapi juga bahan online. Melihat hal tersebut penerbit juga membuat program untuk para orang tua menemani anaknya belajar.

"Para orang tua memerlukan bahan menemani anaknya belajar yang bentuknya bukan buku sehigga kami membuat program sangat tepat dengan kebutuhan rumah tangga sehingga anak-anaknya mendapat pelajaran yang variatif," jelas Riza.

Riza juga menyebutkan akan lebih sangat efektif ketika pemerintah memiliki model kolaborasi untuk percepatan pemulihan basis UMKM akan lebih cepat dan hebat. Seperti redesain bisnis, mapping ulang market, operasional sesuai protokol kesehatan dan lainnya hal itu harus didukung oleh pemerintah.

"Situasi dengan pemerintah memberikan fasilitas di era pandemi seperti apa. Bantuan untuk sampai ke pelaku industri sendiri dinilai tidak merata dan bukan seperti informasi center. Padahal informasi bagi pelaku usaha bisa dikoordinir pemerintah karena pemerintah karena melihatnya bisa lebih luas," pungkasnya. (OL-4)