Pabrikan Asing Siasati Layer Cukai

Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri menyatakan pabrikan rokok asing berskala global menahan produksinya agar terhindar dari membayar tarif cukai yang lebih tinggi.

Hal itu disebabkan struktur tarif cukai rokok di Indonesia yang masih menganut banyak lapisan (layer) memiliki celah untuk dimanfaatkan.  “Dia (perusahaan asing) tidak mau meningkatkan produksi sampai batas miliar layer-nya. Karena kalau layer-nya naik seperti Marlboro atau Djarum, mereka akan terkena cukai paling tinggi,” tegas Faisal dalam sebuah diskusi di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Melalui strategi ini, para pabrikan asing melakukan modifikasi penjualan dengan cara menurunkan jumlah batang dalam sebungkus rokok atau mendorong penjualan produknya secara eceran per batang sehingga tampak lebih murah.

Kepala Tim Riset Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia Teguh Dartanto menilai kebijakan cukai untuk mengendalikan konsumsi rokok memang tidak mudah dan membutuhkan konsistensi dalam implementasinya.

Saat ini pemerintah akan melakukan simplifikasi atau penyederhanaan struktur tarif cukai rokok yang masuk Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mendukung perjuang­an masyarakat petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menolak beragam upaya yang akan menggiring pemerintah memberlakukan simplifikasi penarikan cukai rokok pada 2021 mendatang.

“Sebagian besar masyarakat petani tembakau hidup di daerah perdesaaan. Dengan demikian, kebijakan simplifikasi penarikan cukai akan memberatkan petani tembakau,” papar Budi Arie Setiadi kepada pengurus APTI, kemarin, di ruang kerjanya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain, Ketua APTI Jawa Barat Suryana,  Ketua APTI Nusa Tenggara Barat (NTB) Sahmihuddin, dan pe­ngurus APTI NTB Samsurizal. (Ant/E-1)