BCA Minta Bank Boleh Bikin e-Commerce

PRESIDEN Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja mewacanakan dibolehkannya perbankan membuat platform e-commerce yang khusus untuk menampung pelaku UMKM yang ingin berjualan di toko daring.

Dalam pengamatannya, platform e-commerce yang ada saat ini sebagian besar masih menjual produk-produk impor. Artinya, pelaku UMKM belum mempunyai semacam super apps yang bisa menempatkan produk-produk lokal sehingga dapat semakin berkembang ke depan.

“Memang bank tidak boleh berjualan, tapi mohon sekali dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) ataupun BI (Bank Indonesia) bisa memberikan kesempatan bank menciptakan suatu platform untuk e-commerce. Bukan untuk berjualan, kita hanya melakukan payment system. Dalam hal ini, QRIS (QR Code Indonesia Indonesian Standard) sudah sangat adaptif dan sudah bisa kita gunakan dan tentunya ada payment-payment lain juga yang bisa ditempatkan dalam e-commerce,” ujar Jahja dalam webinar UMKM Memasuki Ekosistem Digital, kemarin.

Ia memaparkan, pemerintah sudah melakukan segala upaya untuk mengatasi tekanan akibat pandemi covid-19. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sudah menyediakan likuiditas yang sangat mencukupi dan OJK juga sudah mengeluarkan regulasi relaksasi perkreditan.

“Nah sekarang permasalahan utama adalah selama PSBB (pembatasan sosial berskala besar) ini, yang hilang adalah pasar dalam bentuk yang fisik. Sedangkan sebenarnya pada momentum itu, pasar ataupun platform e-commerce yang bisa berkembang,” kata Jahja.

Selain itu, ia juga menyoroti pen­tingnya infrastruktur telekomunikasi sehingga transaksi secara digital dapat dilakukan oleh pelaku UMKM di seluruh pelosok Indonesia.

Digitalisasi UMKM

Dalam High Impact Seminar dan Kick Off Program BI dalam GerNas Bangga Buatan Indonesia secara virtual, kemarin, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan pihaknya terus mendorong digitalisasi UMKM untuk menjadikan sektor usaha itu sebagai sumber perekonomian baru Tanah Air.

“Digitalisasi UMKM menjadi warna khusus, baik dari kementerian/lembaga maupun dari BI. Kami terus mendukung dan mendorong digitalisasi UMKM melalui digitalisasi sistem pembayaran,” tutur Perry.

Ia menambahkan, dari sisi pembayaran, bank sentral mendorong pemanfaatan QRIS yang saat ini telah mencapai 4,3 juta merchant di seluruh Indonesia. BI juga turut memberi pendampingan dan pelatihan kepada UMKM binaan di tiga wilayah, yaitu Jawa, Sumatra, dan kawasan timur Indonesia.

“Kami melakukan pengembangan digitalisasi merchant di pasar tradisional. Ini ialah bukti dari sinergi yang sangat kuat antara pemerintah, BI, OJK, dan berbagai pihak, seperti perbankan dan asosiasi industri. Dengan itu, UMKM berdaya saing untuk bisa go export dan go digital. Itu akan terus kita lakukan,” ujarnya.

Di kegiatan yang sama, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan pihaknya tengah mendorong pelaku UMKM untuk berbondong-bondong masuk ekosistem digital. Pasalnya, di awal 2020 baru 8 juta UMKM yang masuk ke platform digital. Angka itu sekitar 13% dari total 64 juta UMKM yang terdata.

“Ingat, UMKM digital yang produktif merupakan kunci pemulihan ekonomi,” tegas Teten. (Ant/E-2)