KE depan pemerintah perlu fokus ke perlindungan sosial mengingat masih terjadi s jumlah hambatan dalam penyaluran bantuan sosial. Stimulus berupa perlindungan sosial akan mendorong pengeluaran (spending) masyarakat yang diikuti peningkatan permintaan pasar.
“Spending untuk social assistance. Sasarannya, pertama untuk individu dari perusahaan yang kena lay-off. Kedua, terkait konsumsi rumah tangga, dan ketiga, terkait bisnis untuk mendorong ekonomi,” kata akademisi Universitas Indonesia (UI) Anton Hermanto, dalam diskusi APBN sebagai Sarana Pemulihan Ekonomi Nasional, secara virtual di Jakarta, kemarin.
Hadir sebagai pembicara pada acara tersebut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kaca ribu dan Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun.
Menurut Anton, fokus program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah ke arah sana, tetapi masih perlu sinkronisasi lagi. Sebabnya, masih terjadi kelemahan dari sisi data.
“Permasalahan saat ini ialah data, sehingga perlu menciptakan mekanisme yang akuntabel. Terutama perlindungan sosial pada sektor kesehatan untuk penyembuhan, pencegahan, dan ketersediaan infrastruktur kesehatan,” tambahnya.
Menanggapi itu, Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan stimulus dalam program PEN sudah diupayakan maksimal dengan batasan defisit yang ditargetkan 6,34% pada 2020.
Saat ini untuk peta penerima manfaat stimulus, lanjut Febrio, sudah ada bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi listrik, dan ekspansi untuk kredit usaha rakyat (KUR).
“Totalnya sekitar Rp230 triliun lebih.Ini uang yang masuk ke kantong masyarakat. Namun, tantangannya memang dalam hal tata kelola harus tetap solid dan rapi. Terutama dalam realisasi yang harus berbasiskan data valid berupa nama penerima dan alamat yang jelas,” ujarnya.
Sementara itu, Misbakhun mempertanyakan apakah prog ram PEN termasuk stimulus atau bukan. Pasalnya, ia menyebutkan, program dan alokasi dana pada PEN untuk pengendalian covid-19 ini sudah ada sebelum terjadinya pandemi. (Hld/X-7)
