Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KE depan pemerintah perlu fokus ke perlindungan sosial mengingat masih terjadi s jumlah hambatan dalam penyaluran bantuan sosial. Stimulus berupa perlindungan sosial akan mendorong pengeluaran (spending) masyarakat yang diikuti peningkatan permintaan pasar.
“Spending untuk social assistance. Sasarannya, pertama untuk individu dari perusahaan yang kena lay-off. Kedua, terkait konsumsi rumah tangga, dan ketiga, terkait bisnis untuk mendorong ekonomi,” kata akademisi Universitas Indonesia (UI) Anton Hermanto, dalam diskusi APBN sebagai Sarana Pemulihan Ekonomi Nasional, secara virtual di Jakarta, kemarin.
Hadir sebagai pembicara pada acara tersebut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kaca ribu dan Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun.
Menurut Anton, fokus program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah ke arah sana, tetapi masih perlu sinkronisasi lagi. Sebabnya, masih terjadi kelemahan dari sisi data.
“Permasalahan saat ini ialah data, sehingga perlu menciptakan mekanisme yang akuntabel. Terutama perlindungan sosial pada sektor kesehatan untuk penyembuhan, pencegahan, dan ketersediaan infrastruktur kesehatan,” tambahnya.
Menanggapi itu, Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan stimulus dalam program PEN sudah diupayakan maksimal dengan batasan defisit yang ditargetkan 6,34% pada 2020.
Saat ini untuk peta penerima manfaat stimulus, lanjut Febrio, sudah ada bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi listrik, dan ekspansi untuk kredit usaha rakyat (KUR).
“Totalnya sekitar Rp230 triliun lebih.Ini uang yang masuk ke kantong masyarakat. Namun, tantangannya memang dalam hal tata kelola harus tetap solid dan rapi. Terutama dalam realisasi yang harus berbasiskan data valid berupa nama penerima dan alamat yang jelas,” ujarnya.
Sementara itu, Misbakhun mempertanyakan apakah prog ram PEN termasuk stimulus atau bukan. Pasalnya, ia menyebutkan, program dan alokasi dana pada PEN untuk pengendalian covid-19 ini sudah ada sebelum terjadinya pandemi. (Hld/X-7)
Nimbus berada pada kategori VUM, artinya sedang diamati karena lonjakan kasus di beberapa wilayah, namun belum menunjukkan bukti membahayakan secara signifikan.
KEPALA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Ishaq Iskanda, Sabtu (21/6) mengatakan Tim Terpadu Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan satu kasus suspek Covid-19.
Peneliti temukan antibodi mini dari llama yang efektif melawan berbagai varian SARS-CoV, termasuk Covid-19.
HASIL swab antigen 11 jemaah Haji yang mengalami sakit pada saat tiba di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, menunjukkan hasil negatif covid-19
jemaah haji Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala penyakit pascahaji. Terlebih, saat ini ada kenaikan kasus Covid-19.
Untuk mewaspadai penyebaran covid-19, bagi jamaah yang sedang batuk-pilek sejak di Tanah Suci hingga pulang ke Indonesia, jangan lupa pakai masker.
Ketiga tersangka dugaan korupsi pembangunan ruas jalan itu yakni Kuasa Direktur CV Lembata Jaya berinisial LYL, Pejabat Pembuat Komitmen berinisial AP, dan konsultan pengawas, YM.
KPK menahan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muda Laode Gomberto. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah (PEN) covid-19
Penyaluran sebesar Rp628,44 miliar ini dengan capaian 78,42 persen dari total dana desa untuk Kaltim yang sebesar Rp777,27 miliar.
Pelaku UMKM dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman melalui inovasi dan kreasi digital.
Hasil pemeriksaan saksi, KPK mengungkapkan tersangka meminta suap agar bisa mencairkan dana PEN Kabupaten Muna.
KPK mendalami pemberian uang dalam pengurusan pencairan dana PEN Kabupaten Muna di Kemdagri sebagai pelicin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved