Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYEDIA jasa aplikasi perpajakan (PJAP), PT Mitra Pajakku berinovasi dengan meluncurkan Modul Penerimaan Negara (MPN) Pajakku sebagai aplikasi transasi pembayaran pajak. Pajakku yang telag mengantongi izin sebagai Lembaga Persepsi Lainnya (MPL) itu menegaskan, MPN Pajakku akan memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan.
“Pajakku terus melakukan inovasi dan berusaha memberikan kemudahan bagi masyarakat agar kewajiban perpajakan yang dikesankan "sulit" menjadi menyenangkan. Lebih dari itu, semua pembayaran yang berkaitan dengan penerimaan negara dapat dilakukan dengan mudah," ujar Dedi Rudaedi, Direktur PT Mitra Pajakku dalam diskui virtual, Jumat (28/8).
Dedi menjelaskan, MPN Pajakku dikembangkan dengan konsep yang sederhana agar Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor dalam melakukan pembayaran pajak, bea dan cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) semudah dalam mengisi pulsa.
Baca juga : UU Konsultan Pajak untuk Dorong Kepatuhan Pajak
Inovasi itu pun diakui Dedi telah mendapat restu dari Ditjen Pajak dan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu. MPN Pajakku pun telah terintegrasi dengan semua layanan Pajakku, sehingga memudahkan dalam daftar-hitung-bayar-lapor pajak dalam satu aplikasi.
"Dengan ini One Stop Solution in TAXnologies, kami berharap dengan adanya kemudahan ini, dapat membantu masyarakat dalam menunaikan kewajiban perpajakan dengan tingkat kesukarelaan yang tinggi, dan hal ini merupakan wujud kita dalam bela negara," ujar Dedi.
MPN Pajakku dapat diakses di laman pajakku.com dan aplikasi Tupai, serta aplikasi perpajakan Pajakku (Halona - ePPT-Tarra. (RO/OL-7)
Ia mencontohkan, permainan tradisional maupun aktivitas fisik lainnya dapat menjadi pilihan untuk mengalihkan perhatian anak dari penggunaan gawai secara berlebihan.
Penyedia teknologi seperti berperan membantu organisasi memperkuat monitoring, analitik, dan visibilitas operasional.
Dokter spesialis anak peringatkan risiko konten AI dan game online. Pemerintah resmi batasi akses digital anak melalui PP Tunas mulai 28 Maret 2026.
SEBANYAK tujuh kementerian menandatangani dan menetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital serta Kecerdasan Artifisial (AI).
Transformasi itu bahkan mendorong efisiensi tinggi, mengubah budaya kerja, dan meningkatkan nilai bagi pelanggan.
Tech Data, anak perusahaan TD SYNNEX, resmi menjalin kerja sama strategis dengan Sangfor Technologies untuk menghadirkan solusi infrastruktur teknologi informasi (TI) terintegrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved