Pertamina Rugi Rp11 Triliun, Pengamat Minta Ahok Dipecat

PENGAMAT Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menyebutkan publikasi Laporan Keuangan Semester I/2020 menunjukan Pertamina menderita kerugian sekitar Rp11 triliun.

Ia mengatakan kerugian sebesar itu merupakan rekor rugi tertinggi selama 10 tahun terakhir yang diakibatkan oleh penurunan lifting minyak. "Penurunan lifting minyak merupakan penyumbang terbesar terhadap penurunan penjualan ekspor migas sehingga menyebabkan Pertamina merugi," kata Fahmy dalam keterangan, Selasa (25/8/2020).

Baca juga: Sah Jadi Komisaris Utama, Ini Tugas BTP di Pertamina

Fahmy menilai, seharusnya pendapatan penjualan BBM meningkat pesat. Pasalnya, Pertamina tidak menurunkan harga BBM pada saat harga minyak dunia lagi terpuruk selama 2020.

Dalam kondisi merugi itu, ia menilai keputusan Pertamina untuk akuisisi ladang minyak di luar negeri merupakan blunder yang akan memperbesar kerugian Pertamina pada semester II/2020.

"Alasannya, investasi tersebut tidak bisa dibiayai dari sumber internal laba ditahan, tapi dibiayai dari sumber eksternal utang, yang akan semakin memperbesar biaya bunga sehingga memberatkan kerugian," lanjutnya.

Selain tidak ada laba yang ditahan, setoran deviden dan pajak juga akan mengalami penurunan drastis. Demikian juga dengan partner dan kontraktor yang selama ini bekerja sama dengan Pertamina pasti akan terkena imbasnya. Ujung-ujungnya, PHK di Pertamina dan para partner tidak bisa dihindarkan sehingga memperbesar jumlah PHK di Indonesia.

Baca juga: Pertamina Bentuk Lima Subholding

Dalam kondisi tersebut, katanya, Pertamina tidak bisa ikut berperan dalam memberikan kontribusi terhadap sumber dana APBN, pembukaan lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi, serta pencegahan ancaman resesi ekonomi Indonesia

Lebih jauh Fahmy menyarankan agar Menteri BUMN menindak keras Direktur Utama Nicke Widyawati dan Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Dalam kondisi merugi, yang menempatkan Pertamina sebagai liabilities (beban), bukan aset bangsa. Menteri BUMN harus memecat Direktur Utama dan Komisaris Utama Pertamina sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menyebabkan Pertamina merugi," pungkasnya (Wan/A-3)