PEMERINTAH serius membenahi tata kelola energi baru terbarukan (EBT) yang salah satunya mendukung penuh pengembangan pemanfaatan energi panas bumi. Terlebih, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia.
Bahkan di tengah kondisi pandemi covid-19 saat ini, PT GeoDipa Energi (persero), (GeoDipa), salah satu special mission vehicles (SMV) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bisa menyelesaikan upaya pembiayaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
(PLTP) Dieng Unit 2 dan PLTP Patuha Unit 2 dengan masing-masing kapasitas 55 MW.
GeoDipa mendapatkan pendanaan dari Asian Development Bank (ADB) sebesar US$300 juta serta Clean Technology Fund (CTF) sebesar US$35 juta yang dikelola ADB. Kemenkeu pun memberikan dukungan penuh dengan menugaskan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) untuk memberikan penjaminan terhadap proyek tersebut.
Direktur Utama GeoDipa Riki Firmandha Ibrahim menerangkan saat ini multilateral bank hampir tidak ada yang mendanai pembangkit fosil. Multilateral bank lebih memilih mendanai EBT dan yang paling menjamin pelaksanaannya adalah energi panas bumi.
“Pendanaan ini menunjukkan kepercayan kepada pemerintah karena adanya mekanisme pendanaan fiskal tools yang dipercaya dunia. Pemerintah memberikan langkah nyata dalam upaya membangun pembangkit energi panas bumi dengan menugaskan SMV-nya,” kata Riki dalam acara Webinar dan Penandatanganan Perjanjian Project Dieng 2 Patuha 2 di Jakarta, Rabu (19/8).
Riki menegaskan pengembangan proyek Dieng 2 dan Patuha 2 yang didukung pemerintah jadi investasi berkelanjutan yang strategis. Ini lantaran produksi energi bersih akan meningkat serta mengurangi ketergantungan atas impor fosil. “Ini pun menunjukkan keseriusan pemerintah khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang betul-betul ingin meriset, bahwa ke depan ketahanan energi nasional berada pada EBT panas bumi,” ujarnya.
Riki berharap dukungan pemerintah dapat memaksimalkan pemanfaatan aset geothermal di Dieng dan Patuha agar mencapai kapasitas 400 megawatt di masing-masing pembangkit. “Diharapkan pada 2023 kami sudah mencapai 240 MW- 270 MW dan 2025 mencapai penambahan lagi 110 MW, baru pada 2030 kami sudah mencapai 800 MW di Pulau Jawa,” terang Riki.
Riki juga menyatakan angapan EBT sebagai energi mahal merupakan suatu pan- dangan keliru. Sebaliknya, Indonesia membutuhkan energi bersih dan sustainable ke depannya, sehingga bukan tidak mungkin Indonesia jadi center of exellence untuk geothermal di dunia pada 2045.
Apalagi proyek dengan nilai kebutuhan investasi sebesar US$469,2 juta itu masuk Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-
2028.
Ia optimistis keberadaan proyek pembangkit energi panas bumi ini dapat mendukung pencapaian target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada 2025 sesuai Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dan mengurangi emisi karbon serta berkontribusi dalam program pemerintah terkait penyediaan listrik bagi masyarakat.
Dukungan penjaminan
Selain GeoDipa, pemerintah melibatkan PT PII untuk mendorong proyek ini dengan memberikan penjaminan dari pemerintah. Hal itu berdasarkan evaluasi Kemenkeu dan PT PII, Kemenkeu menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan terkait penugasan kepada PT PII untuk memberikan jaminan atas risiko gagal bayar dari GeoDipa yang mendapat pinjaman langsung dari ADB untuk membiayai proyek pembangunan PLTP Dieng-2 dan PLTP Patuha-2, serta Surat Persetujuan Prinsip kepada GeoDipa.
Direktur Utama PT PII M Wahid Sutopo menerangkan penjaminan pemerintah yang diberikan kepada GeoDipa melalui PT PII memberi keuntungan untuk mendapatkan dana dengan biaya lebih menarik atau murah. Selain itu, dengan skema ini GeoDipa memiliki masa tenor panjang hingga 20 tahun. “Dengan skema seperti ini, memungkinkan juga perusahaan melakukan pengembangan lebih lanjut ke depannya,” kata Wahid.
Wahid menambahkan keterlibatan PT PII dalam proyek itu karena menjadi komitmen perusahaan mendukung pemerintah mengembangkan infrastruktur dan pembangkit listrik, serta mandat dari Kemenkeu untuk mendorong kegiatan yang berkontribusi pada sustainability dan lingkungan. Faktor lainnya karena adanya dampak sosial ekonomi kepada lingkungan sekitar.
“Kami mengkaji proyek ini dan hasilnya sangat baik, dari multiplier effect sudah dihitung economy recovery ratenya mencapai 13%, di atas dari sosial discount rate yang 9%,” terang Wahid.
Pada kesempatan sama, Direktur Panas Bumi Ditjen EBT dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari menyatakan pemerintah saat ini tengah berupaya memperbaiki skema harga jual, regulasi, dan pemberian insentif untuk mendorong sektor EBT, khususnya panas bumi.
Salah satunya dengan insentif berupa penggantian biaya eksplorasi yang dilakukan pengembang geothermal. Pemberian kompensasi dilakukan agar harga jual listrik dari PLTP lebih terjangkau.
“Jika aturan itu dapat diimplementasikan dengan baik, biaya produksi listrik yang dihasilkan dapat ditekan. Kementerian ESDM memproyeksikan bakal ada penurunan harga sekitar US$2,5 hingga US$4 per kilowatt per jam (kWh) jika aturan tersebut dijalankan,” tutup Ida. (Dro/S3-25)
