Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
BANK Indonesia (BI) menegaskan bahwa Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan II-2020 meningkat. Posisi ULN Indonesia tercatat sebesar US$408,6 miliar, terdiri dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar US$199,3 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar US$209,3 miliar.
ULN Indonesia tersebut tumbuh 5,0% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 0,6% (yoy), disebabkan oleh transaksi penarikan neto ULN, baik ULN Pemerintah maupun swasta.
Selain itu, penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan nilai ULN berdenominasi Rupiah.
"Posisi ULN Pemerintah pada akhir triwulan II 2020 tercatat sebesar US$196,5 miliar atau tumbuh 2,1% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi 3,6% (yoy)," ungkap Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko dilansir dari keterangan resmi, Jumat (14/8).
Peningkatan ULN Pemerintah terjadi seiring penerbitan Sukuk Global untuk memenuhi target pembiayaan, termasuk satu seri Green Sukuk yang mendukung pembiayaan perubahan iklim.
Selain itu, arus masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) yang masih cukup tinggi mengindikasikan persepsi yang positif terhadap pengelolaan kebijakan makroekonomi dalam memitigasi dampak pandemi covid-19, menjaga stabilitas dan mendorong pemulihan ekonomi.
ULN Pemerintah tetap dikelola secara hati-hati dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas yang di antaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,5% dari total ULN Pemerintah), sektor konstruksi (16,4%), sektor jasa pendidikan (16,3%), sektor jasa keuangan dan asuransi (12,4%), serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,7%).
"ULN swasta pada akhir triwulan II 2020 tumbuh 8,2% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 4,7% (yoy). Perkembangan ini disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan, sedangkan ULN lembaga keuangan tercatat kontraksi," sambungnya.
Baca juga: OJK Pantau Langsung Implementasi Pemulihan Ekonomi di Daerah
Pada akhir triwulan II 2020, ULN perusahaan bukan lembaga keuangan terakselerasi dari 7,0% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 11,4% (yoy), sedangkan ULN lembaga keuangan terkontraksi 1,7% (yoy), lebih rendah dari kontraksi 2,4% (yoy) pada triwulan sebelumnya.
Beberapa sektor dengan pangsa ULN terbesar, yakni mencapai 77,3% dari total ULN swasta, adalah sektor jasa keuangan & asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas & udara dingin (LGA), sektor pertambangan & penggalian, dan sektor industri pengolahan.
"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir triwulan II 2020 sebesar 37,3%, meningkat dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 34,5%," ujar Onny.
Meskipun meningkat, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 89,0% dari total ULN.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan Pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. (A-2)
UTANG pemerintah makin mencemaskan. Pada awal 2025 ini, total utang pemerintah pusat membengkak menjadi Rp8.909,14 triliun. Angka itu setara dengan 40,2% produk domestik bruto (PDB).
Utang negara adalah alat yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan merangsang perekonomian, tetapi juga membawa risiko jika dikelola dengan buruk.
PADA 2024, utang publik global diperkirakan mencapai US$102 triliun. Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berkontribusi besar terhadap meningkatnya jumlah utang. Indonesia?
Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah per Agustus 2024 mencapai Rp8.461,93 triliun. Rasio utang pemerintah pada periode tersebut sebesar 38,49%, masih di bawah batas aman 60%.
Masyarakat sipil menyampaikan keprihatinan terhadap inisiatif AZEC. Menurut mereka perjanjian itu solusi palsu memperpanjang penggunaan energi fosil dan menambah utang negara.
PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo disebut meninggalkan warisan utang dan biaya utang yang cukup besar bagi pemerintahan berikutnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved