Prakerja Dibuka lagi, Korban PHK Diprioritaskan

PEMERINTAH membuka kembali pendaftaran program kartu prakerja yang sempat terhenti sejak 28 Mei lalu. Para pendaftar sudah bisa mengakses laman pendaftaran kartu prakerja pada Sabtu (8/8/2020) sejak pukul 12.00.

Berbeda dengan pendaftaran gelombang sebelumnya, kali ini para korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pekerja yang dirumahkan memperoleh prioritas. Para korban PHK mendapat alokasi 80% dari setiap gelombang pendaftaran program kartu prakerja. Mulai gelombang baru ini kuota pendaftar mencapai 800 ribu orang sehingga sekitar 640 ribu korban PHK atau pekerja dirumahkan akan mendapat jatah. Pemerintah mendata ada 2,1 juta pekerja yang bisa mengakses program ini.

“Kuota ini sudah ditetapkan sebesar 800 ribu per batch. Ke depan tetap akan 800 ribu kecuali ada keputusan lain yang ditetapkan komite. Dengan 800 ribu ini, kita berharap bila lancar semua, target 5,6 juta peserta pada 2020 ini dapat terselesaikan di akhir Oktober,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (7/8).

Pembukaan gelombang IV itu, lanjutnya, baru dilakukan seiring terbitnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11/2020 pada 4 Agustus 2020. Permenko itu setidaknya mengubah dan menambah aturan yang ada dalam Permenko 3/2020.

Dalam permenko baru pula diatur mengenai mekanisme pendaftaran yang semula hanya dilakukan secara online (daring), juga dapat dilakukan secara offline (luring). Pendaftaran luring dapat dilakukan calon peserta dengan mendatangi Kementerian Ketenagakerjaan ataupun dinas di tiap wilayah dan mengisi formulir pendaftaran. Data yang telah diisi tersebut kemudian akan disampaikan kepada manajemen pelaksana.

Batasan komisi

Rudy menambahkan, di aturan yang baru, diatur pula mengenai batas atas biaya jasa atau komisi sebesar 15% antara lembaga pelatihan kepada platform digital. Dalam aturan yang lama, pemerintah hanya mengatur pemberian komisi secara wajar.

Dok. Pribadi

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rudy Salahuddin.

“Kewajaran ini kemarin sempat dipertanyakan oleh KPK ataupun dari kementerian lembaga lain yang terkait dengan pengawasan dari program ini. Akhirnya kita sepakati di dalam tim kecil untuk mengatur batas atas dari komisi ini atau pengenaan biaya jasa ini. Berdasarkan arahan LKPP, kita menetapkan batas atas 15%,” jelas Rudy.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Eksekutif Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menegaskan komisi sebesar 15% itu ialah batas maksimal komisi yang dapat diberikan kepada mitra platform digital.

Meski demikian, salah satu mitra platform digital terbesar dan Sisnaker milik Kementerian Ketenagakerjaan menerapkan komisi nol persen.

Selain itu, lanjut dia, satu platform lain menerapkan komisi mulai nol persen untuk layanan dasar yang diberikan.

“Karena kebanyakan nol persen dan mereka paling laku dibeli masyarakat, kami melakukan pembobotan atau penghitungan terhadap ratarata komisi itu angkanya relatif rendah dan ini masih dinamis,” tandasnya. (Ant/E-1)