PANDEMI Covid-19 yang melanda dunia, memberi tekanan berat kepada perekonomian negara. Banyak pelaku usaha raksasa dunia yang memaksakan diri menutup gerai karena tak kuat menahan beban operasional yang terus membengkak dan menyebabkan ribuan karyawannya menganggur.
Bagaimana dengan pelaku usaha kecil? Penopang ekonomi negara pun turut terimbas tatkala pemerintah mewajibkan mereka untuk tidak melakukan bisnis apapun yang didasari dengan interaksi manusia.
Di tengah kondisi ini pun banyak juga pelaku usaha yang banting stir guna bertahan di masa-masa sulit. Sofia Rahayu, 55, pelaku usaha konveksi souvenir dibilangan Jakarta Selatan sudah merintis usahanya sejak 30 tahun lalu, mulai dari souvenir pernikahan, souvenir tahlilan hingga souvenir untuk perusahaan.
Dengan bermodalkan satu mesin jahit saat itu, kini Sofia mampu menghasilkan omzet hingga Rp 4 miliar tiap bulannya dengan memiliki 60 pegawai tetap dan 40 pegawai harian.
Sofia mengambil program kredit usaha rakyat (KUR) dari Bank BNI sebagai tambahan modal agar bisnisnya berjalan sesuai rencananya yang dilunasinya sebelum pandemi muncul. Dampak pandemi Covid19 yang sangat mengimbas usahanya, membuat pendapatannya selama 4 bulan terakhir harus drop hingga 75%. Ia pun harus memutar otak agar dirinya tidak merumahkan para pegawainya.
“Melihat permintaan APD (alat pelindung diri) sangat besar, kebetulan reseller juga banyak, jadi saya mencoba memproduksi APD dengan harga yang murah saat itu Rp 50 ribu,” ujar Sofia.
Bak durian runtuh, pesanan yang dapatkan Sofia selain dari reseller juga dari para pengusaha, komunitas dan pribadi yang ingin menyumbangkan APD untuk kegiatan sosial.
Namun Sofia harus mengerem kembali usahanya dikarenakan harga bahan baku untuk APD melambung tinggi hingga tiga kali lipat. Saat ini Sofia memproduksi jaket pelindung diri (JPD) serta tas lipat pengganti plastik, dengan bahan baku yang ada dikonveksinya tersebut.
Awal bulan Juli, Sofia mendapat angin segar, karena pengajuannya untuk Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank BRI disetujui dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Kredit Modal Kerja yang saya dapat sebesar Rp 500juta tersebut rencananya akan dibelikan mesin HF dengan Seam Seal Tape sebagai alat press APD maupun JPD, sehingga ongkos produksinya dapat ditekan, KMK ini sangat membantu UMKM seperti kita,” tambah Sofia.
FOTO : Cafe di bilangan Ciracas, Jakarta Timur ini merupakan salah satu bentuk UMKM yang terus bertahan di tengah Pandemi.
Senada dengan Sofia, Dewi Katmujiwati pemilik usaha Cafe dan bengkel di Ciracas, Jakarta Timur ini cukup ramai dan berada di tempat yang strategis. Walaupun sempat 'kucing-kucingan' dengan Satpol PP akhirnya ia terpaksa menutup cafe dan bengkelnya selama 3 bulan karena pandemi.
“Omzet cafe dan bengkel turun drastis sampai 50%, saya harus merumahkan karyawan yang bekerja di cafe, bengkel pun demikian. Untuk pengelolaan Cafe, saya banyak dibantu anak,” ujar Dewi.
Dewi menuturkan omzet cafe dan bengkel yang tadinya bisa ia dapatkan Rp 20 jutaan per bulan, kini hanya dikisaran Rp 9 jutaan – Rp 10 jutaan per bulan, kedua usahanya memiliki beban operasional yang besar ditambah usaha cafenya selama 4 bulan harus ia tutup sementara.
Setelah pembatasam sosial berskala besar (PSBB) dilonggarkan, Dewi memberanikan diri kembali mengajukan pinjaman pada Bank BNI yang sebelumnya dirinya mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) di Bank BNI dan telah lunas.
Tak disangka, Dewi mendapatkan fasilitas pinjaman kredit modal kerja (KMK) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 150 juta dengan bunga yang sangat kecil dibandingkan saat dirinya mengajukan pinjaman KUR.
Dorongan Pemerintah
Peluncuran berbagai stimulus untuk segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dicanangkan oleh pemerintah perlu dukungan dari berbagai pihak.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan UMKM menjadi prioritas utama dalam pemulihan ekonomi nasional. Perbankan sebagai salah satu penyalur kredit kepada UMKM tetap menerapkan prinsip kehati-hatian di tengah resiko tingginya gagal bayar. Di sinilah peran penjaminan kredit sangat diperlukan.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan,“Seluruh aspek untuk dunia usaha terutama untuk UMKM sekarang didukung dan diberikan bantuan oleh Pemerintah bahkan juga dilindungi."
"Karena itu tujuan dari pembangunan ekonomi adalah agar kita bisa melakukan perlindungan dan pemulihan ekonomi akibat adanya dampak negatif Covid-19. Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemulihan ekonomi terutama untuk UMKM ini angkanya Rp123,46 triliun. Kita berharap bahwa anggaran ini bisa berputar dan betul-betul dinikmati oleh UMKM,” ujar Menkeu.
Menkeu juga menambahkan bahwa pemerintah memberikan penjaminan kredit modal kerja sebesar Rp 5 triliun. Premi untuk penjaminan kreditnya dibayarkan oleh pemerintah, dengan penjamin Askrindo dan Jamkrindo.
Direktur Operasional Ritel Askrindo, Anton F Siregar menjelaskan, Askrindo sebagai anggota Holding Perasuransian dan Penjaminan mendukung penuh program PEN karena perlu percepatan pemulihan ekonomi yang terdampak oleh pandemi covid-19.
”Penugasan pemerintah ini kami jalankan sebaik-baiknya, seperti halnya kami menjalankan program Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sampai saat ini masih terus berlangsung,"ujar Anton. (OL-09)
