Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
STIMULUS ekonomi untuk masyarakat perdesaan diyakini dapat menjadi salah satu solusi jangka pendek untuk mengamankan produksi pangan nasional di tengah pandemi covid-19.
Saat visitasi virtual ke Sulawesi Selatan dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan X, kemarin, Staf Khusus Menteri Pertanian Imam Mujahidin Fahmid mengatakan pemberian stimulus itu juga harus tepat sasaran agar dampak negatif dari pandemi covid-19 terhadap ketahanan pangan bisa diminimalkan.
“Pemerintah harus tajam melihat persoalan ini dengan mengambil tindakan-tindakan jangka pendek. Jadi perlu ada stimulus ekonomi yang target dan sasarannya tepat, orang yang tepat, tempat yang benar, dan waktu yang tepat,” paparnya.
Menurutnya, menurunnya kontribusi sektor jasa, konstruksi, pariwisata, maupun perhubungan akibat pandemi menyebabkan pemerintah harus menyelamatkan sejumlah sektor yang dianggap mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat, seperti sektor pertanian dan perikanan. Apalagi, tidak mungkin pemerintah mencari investor baru untuk mengembangkan ekonomi masyarakat yang ada di perdesaan.
“Mesinnya ada di masyarakat, investasinya juga ada di masyarakat. Tidak mungkin kita mencari investor baru untuk menggerakkan masyarakat yang ada di desa-desa,” ujarnya.
Di kesempatan berbeda, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berharap anggaran sebesar Rp50 triliun dalam bentuk kredit pertanian untuk para petani mampu memulihkan sektor pertanian setelah terdampak pandemi covid-19.
“Sejumlah kesulitan yang dihadapi para petani, kita bantu dengan skema KUR yang bagus. Ada sinergi antara Kementerian Pertanian, perbankan, dan lembaga keuangan seperti koperasi dan Jasindo sebagai penjamin,” ujar Moeldoko dalam seminar daring Pembiayaan Sektor Pangan dan Agroindustri dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi (PEN), kemarin.
Pemerintah telah menyediakan anggaran untuk mendukung KUR (kredit usaha rakyat) sebesar Rp50 triliun bagi sektor pertanian. Kementerian Pertanian ditugaskan mengalokasikan dana tersebut untuk didistribusikan kepada para petani. (Che/Ant/E-2)
Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkomitmen terus membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan lokal.
Pemerintah daerah perlu turun tangan. Salah satunya berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menginventarisasi lulusan sekolah yang belum mendapatkan pekerjaan.
Program ketahanan pangan Kostrad sudah dilaksanakan dan berjalan di beberapa daerah seperti di Bogor, Karawang, Sukabumi, Tasikmalaya, Garut, Ciamis dan Pangandaran.
Lokasi ketahanan pangan Kostrad di Gudang Ketahanan Pangan berada di Desa/Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi,
Produksi beras Kabupaten Cianjur mencapai 860 ribu ton lebih. Produksinya terbilang melebihi dari kebutuhan konsumsi rata-rata masyarakat.
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia dan Bulog Cirebon memberikan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved