Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
JUMLAH penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta jiwa. Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai kenaikan ini disebabkan pandemi covid-19.
Namun, jumlahnya masih berada dalam proyeksi pemerintah. Ani, sapaan akrabnya, menekankan jaring pengaman sosial menjadi salah satu andalan pemerintah untuk menghadapi kenaikan jumlah penduduk miskin.
"Kenaikan (angka) kemiskinan ini masih di dalam range prediksi kita, bahwa kenaikannya sekitar 1,2 juta. Kita akan fokus pada bantuan sosial (bansos) yang sekarang ditambah dan diperpanjang," ujar Ani di kompleks parlemen, Rabu (15/7).
Baca juga: Maret 2020, Penduduk Miskin Indonesia Naik Jadi 26,42 Juta Orang
Menyoroti Program Keluarga Harapan (PKH), lanjut dia, pemerintah akan menambah bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat. Selain itu, pemerintah juga akan mengeluarkan bansos produktif.
"Jadi, kelompok yang belum bankable sekarang diidentifikasi. Mereka akan mendapatkan kredit dalam bentuk bansos. Sehingga, tidak terlalu terbebani untuk mengembalikan dan punya daya tahan. Itu yang kita upayakan untuk level yang betul-betul ada di bawah," jelas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang dari total populasi. Jumlah itu naik 1,63 juta orang pada September 2019.(OL-11)
ANGGARAN program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rancangan Undang-Undangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 yang mencapai Rp335 triliun sudah direvisi Sri Mulyani
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal memastikan ketersediaan anggaran untuk dua lembaga yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melemparkan isu terkait naiknya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan rendahnya gaji dosen dan guru di Indonesia menuai kritik tajam berbagai kalangan.
Teknologi deepfake menggunakan AI dan GAN memungkinkan manipulasi wajah dan suara secara realistis, menimbulkan risiko besar bagi reputasi dan informasi publik.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) melihat capaian pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 sebesar 5,12% memberi sinyal bahwa perekonomian Indonesia masih memiliki pondasi yang kuat.
Karena itu, insentif harus dirancang sebagai bagian dari ekosistem yang mendorong produktivitas, transfer teknologi, dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
CHIEF Economist Permata Bank Josua Pardede mengungkapkan persoalan validitas data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi triwulan II sebesar 5,12%.
Surplus perdagangan barang yang sudah berlangsung selama 62 bulan berturut-turut menjadi bantalan utama ketahanan ekonomi eksternal Indonesia.
BPS mengungkapkan dari jumlah 33,43 juta orang lanjut usia (lansia) di Indonesia, lebih dari separuh atau 55,21% lansia di Indonesia masih masuk ke dalam angkatan kerja.
Center of Economic and Law Studies (Celios) meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut mengaudit data pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved