Pasca Presiden Murka, Penyerapan Anggaran untuk UMKM Meningkat

SEKRETARIS Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan mengatakan tersedia dana bagi sektor UMKM sebesar Rp123,46 triliun yang tercantum dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Rinciannya adalah subsidi bunga Rp35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi Rp78,78 triliun, belanja imbal jasa penjaminan (IJP) Rp5 triliun, penjaminan untuk modal kerja Rp1 triliun, PPh Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) Rp2,4 triliun, serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM Rp1 triliun.

“Saat ini program Pemulihan Ekonomi Nasional difokuskan kepada UMKM. Ada dana sebesar Rp123,46 triliun yang didistribusikan ke berbagai lembaga. Ada yang ke perbankan, pegadaian, ke asuransi penjaminan, dan juga kepada lembaga-lembaga lainnya,” Ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Jumat (3/7).

Baca juga : Murka Presiden Kepada Dua Lembaga

 Seperti hanya penyerapan anggaran untuk sektor-sektor lainnya dalam program PEN, Rully mengakui penyerapan anggaran untuk sektor UMKM juga masih menghadapi sejumlah tantangan karena harus diperkuat dengan berbagai regulasi yang mendukung.

Per 29 Juni 2020, realisasi penyerapan anggaran untuk sektor UMKM ini mencapai 22,74%, di mana maoritasnya adalah penempatan dana ke Bank Himbara sebesar Rp30 triliun.

“Memang ada permasalahan yang membuat Presiden marah karena dianggap lambat birokrasinya. Ada persoalan-persoalan yang harus kita tuntaskan, terutama backup yuridis formal Kementerian kami siap mendukung utk itu. Proses yang dilalui setelah keluarnya Peraturan Pemerintah, membutuhkan peraturan turunan yang banyak, itu yang harus diselesaikan,” kata Rully.

 Untuk pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KemenkopUKM, Rully mengatakan untuk mengatasi persoalan itu dengan mengunakan dana talangan.

Dari yang dialokasikan dalam PEN sebesar Rp1 triliun, yang sudah dicairkan sebesar 23,72%. Koperasi mendapat layanan khusus krisis namun menggunakan dana rutin yang ada. PermenkopUKM yang baru memungkinkan untuk itu.

Untuk koperasi, Rully mengatakan tantangan yang dihadapi sedikit berbeda dengan UMKM, di mana kesulitan utama mereka adalah di sisi permodalan.

Karenanya, LPDB pada tahun ini difokuskan untuk membantu likuiditas koperasi. Di Indonesia sendiri saat ini ada sekitar 126.000 koperasi, tetapi yang menjalankan usaha secara efektif berdasarkan data KemenkopUKM sebanyak 35.000 koperasi.

Ada tiga kriteria koperasi yang dilayani LPDB. Pertama yang bergerak di sektor riil di mana kegiatannya memang membangun komunitas yang lebih produktif. Kedua koperasi yang tumbuh dari niat yang sesuai dengan ideologi seperti membangun masyarakat atau komunitasnya. Kemudian yang ketiga memiliki reputasi finansial maupun moral yang baik, itu yang kita prioritaskan. 

"Saat ini sudah sekitar Rp 200 miliar yang kita salurkan kepada kelompok-kelompok koperasi tersebut,” pungkasnya. (E-1)