Riset IPB: 53% Responden Hanya Punya Tabungan Kurang dari 2 Bulan

ADA gangguan ketahanan pangan, tekanan ekonomi dan stres serta menurunnya kesejahteraan keluarga saat menghadapi pandemi Covid-19. Demikian hasil riset mengenai ketahanan keluarga yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) akibat dampak dari Covid-19, baik terhadap ekonomi marko dan ketahanan pangan.

"Dengan adanya kekuatan sains maka kebijakan akan lebih efektif dalam menjawab persoalan," ujar Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Euis Sunarti, melalui acara Webinar The 14th IPB Strategic Talk yang diselenggarakan oleh Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis (DPIS), IPB University pada Jum’at (19/6). 

Baca juga: Fajrin Rasyid, Mas Direktur di PT Telkom

IPB melakukan kajian terhadap ketahanan keluarga saat pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak Maret 2020 dengan melakukan survei online yang diikuti oleh 1.337 responden. Dari total responden tersebut, tiga perempatnya berpendidikan tinggi, dan sebagian besar terkategori tidak miskin. 

Lebih lanjut hasil dari riset tersebut diketahui hanya 38,7% responden yang memiliki tabungan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sampai 6 bulan, bahkan 53% responden mengakui hanya memiliki tabungan kurang dari 2 bulan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Demikian halnya hasil survei pada bulan kedua pandemi menunjukkan hasil yang relatif senada. 

Sebagai solusi dalam upaya mencegah krisis keluarga, Euis mengharapkan agar ketahanan fisik ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan psikologis dan kelentingan keluarga tetap dijaga dengan jalan Kementerian dan lembaga terkait agar melakukan penanggulangan pandemi yang efektif, bantuan ekonomi keluarga, jaminan ketahanan pangan dan dukungan sosial keluarga. 
 
"Resiliensi keluarga dalam menghadapi pandemi sangat tinggi. Ini bisa menjadi modal sosial dalam menghadapi pandemi dan memulihkan kondisi pasca pandemi," tandasnya. 

Hal ini, kata dia, sangat dipengaruhi oleh dukungan sosial dan sistem kepercayaan. Resiliensi merupakan hasil investasi selama ini dalam menjaga kualitas keagamaan, komunikasi, dan lainnya. kemampuan ini menurutnya harus benar-benar dibangun dalam keluarga Indonesia.
 
Untuk itu, sambung dia, pentingnya pembangunan ramah keluarga, yakni menjadikan keluarga sebagai basis kebijakan publik, menjamin keluarga berketahanan dan berkualitas, pembangunan wilayah dan pekerjaan ramah keluarga, optimalisasi-sustainabilitas daya dukung alam dan optimalisasi daya tampung lingkungan. Dibutuhkan peran pemerintah, akademisi, komunitas, pelaku usaha dan media untuk mendukung agar menjadikan keluarga sebagai institusi utama dan memastikan dimensi kehidupan berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, perlu dibangun kategorisasi program dalam menarget keluarga Indonesia supaya tidak terkena krisis. Data dari hasil penelitian Prof. Euis yang lebih banyak menggambarkan kondisi keluarga ekonomi menengah ke atas, jelas menunjukkan kebutuhan keluarga dalam menghadapi pandemi ini berbeda-beda, tidak semuanya bertumpu pada persoalan ekonomi.
 
Jika bansos bisa menjadi ranah pemerintah, termasuk juga komunitas-komunitas dan swasta (melalui CSR), perguruan tinggi bisa berkontribusi dalam memperkuat kemampuan keluarga dalam berinvestasi secara sosial, ekonomi dan religi sehingga lebih tangguh atau percaya diri dalam menghadapi krisis multi dimensi yang dipicu oleh Covid-19. 

Transfer ilmu untuk investasi sosial dan religi bisa dilakukan oleh FEMA, FEM, dan fakultas lain, sementara untuk bidang produksi IPB juga tentunya terus meningkatkan peran untuk menghasilkan inovasi-inovasi produksi yang bisa digunakan oleh masyarakat.
 
"Hal penting yang tidak boleh ditinggalkan adalah bagaimana kontribusi semua elemen bangsa tersebut dapat terkonsolidasikan dengan baik antar Kementerian/Lembaga, komunitas, swasta dan perguruan tinggi sehingga lebih terarah, sistematis dan berdampak positif," pungkasnya.
 
Merespons hasil riset tersebut, Rektor Universitas YARSI Prof. dr. Fasli Jalal mengatakan dampak Covid-19 juga dapat berakibat pada ibu menyusui, bayi dan balita, dan wanita hamil yaitu terganggu rutinitas pemeriksaan kehamilannya, menurunnya konsumsi pangan bergizi seimbang yang bisa diperoleh wanita hamil sesuai kebutuhan, terutama untuk konsumsi protein hewani, hal tersebut dapat menyebabkan stunting pada anak yang akan lahir.  
 
Ia juga mengingatkan bahwa keluarga menjadi basis terhadap kebijakan publik di Indonesia dan mempertimbangkan keluarga sebagai objek dari kebijakan sehingga menjadikan keluarga dapat semakin berdaya. (RO/OL-6)