Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DUNIA saat ini menghadapi tantangan luar biasa yaitu pandemi Covid-19. Selain kesehatan, pertanian menjadi kunci bagi kita menghadapi situasi ini serta mengatasi ancaman krisis pangan. Oleh karena itu, penguatan lumbung pangan di masyarakat sangat penting dalam upaya menjaga ketahanan pangan.
Demikian disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam kunjungan kerjanya di Cilacap, Jumat (12/6).
"Kita tahu Covid-19 ini tentu saja salah satu solusinya adalah ketahanan pangan nasional. Dengan jumlah penduduk di atas 267 juta, orang membutuhkan makan, karena itu jaga desa kita dengan lumbung pangan yang lebih baik. Cilacap harus menjadi contoh bagi Indonesia," kata Mentan SYL.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan lumbung pangan secara mandiri dan berkelanjutan diharapkan dapat berperan secara optimal dalam penyediaan pangan.
“Keberadaan Lumbung Pangan memiliki peran efektif dalam mendekatkan akses pangan anggotanya,” ujarnya.
Ketika panen raya, lanjut Agung, lumbung difungsikan sebagai tempat penyimpanan untuk menjaga stabilitas pasokan dimana pada saat pasokan berlebih cenderung menurunkan harga gabah. Sedangkan pada saat paceklik, petani dapat memanfaatkan stok yang ada di lumbung.
Salah satu Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang telah mampu secara mandiri dan berkelanjutan adalah LPM Kemakmuran di Desa Madusari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang berawal dari swadaya kelompok.
“Saya mengapresiasi perkembangan LPM ini, karena mereka sudah mampu secara mandiri berkelanjutan. Model seperti ini harus direplikasi dan diaktifkan di tempat lain untuk mengantisipasi kekurangan pangan terlebih disaat pandemi Covid-19 saat ini” tegasnya.
Seperti diutarakan Ketua LPM Kemakmuran Sartoyo bahwa saat ini aset lumbung sudah mencapai Rp 230 jutaan, 10% sisa hasil usaha (SHU) disisihkan sebagai cadangan dan 5% untuk dana sosial. Di Desa Madusari sendiri terdapat 13 lumbung yang tersebar di 13 RW dengan total stok sekitar 100 ton gabah.
Selain mengelola cadangan pangan, Sartoyo mengungkapkan bahwa kelompoknya melakukan aktivitas simpan pinjam bagi anggota dan pemasaran beras ke rumah makan dan koperasi.
“Saat ini jumlah anggota 344 orang, setiap musim panen kami terima setoran dari petani lalu pada musim paceklik petani meminjam dari lumbung, 50% peminjaman untuk membeli pupuk dan kebutuhan anak sekolah” tambahnya.
Dengan ukuran lumbung 8,5 x 5 m yang memiliki kapasitas simpan 30 ton, saat ini lumbung terisi sebanyak 12.5 ton, dengan jumlah gabah yang dipinjam anggota mencapai 55 ton.
Agung menambahkan bahwa untuk memperkuat peran LPM di masyarakat, pihaknya akan menggandeng Kementerian Desa untuk mensinergikan peran Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) yang ada di tiap desa dalam pengelolaan cadangan pangan masyarakat.
“Ke depan, LPM yang sekarang ini berbasis kelompok akan dikembangkan menjadi Lumbung Pangan Masyarakat berbasis Desa (LPMDes). LPMDes nantinya tidak hanya dikelola oleh Gapoktan (gabungan kelompok tani) tetapi bisa menjadi salah satu usaha dari Bumdes, manfaatkan Bumdes di tiap desa, saya minta Pak Kadis mendorong pemanfaatan tersebut dan bersinergi dengan stakeholder terkait,” tegas Agung. (OL-09)
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Seorang kepala desa nonaktif di Brebes, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap polisi setelah dua tahun buron.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk berhati-hati dalam menyusun tata kelola pangan 2026.
Dalam konsep piramida gizi seimbang, susu hanyalah salah satu opsi dari kelompok sumber protein.
Keberhasilan ini kian lengkap dengan torehan sejarah pada cadangan beras pemerintah yang kini menyentuh level tertinggi sejak Indonesia merdeka.
Penelitian menunjukkan bahwa kadar mineral seperti kalium, magnesium, fosfor, dan mangan pada terong dilaporkan meningkat setelah dibakar.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menggelar rapat terbatas (ratas) untuk merumuskan langkah pengendalian harga yang efektif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved