Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyalurkan 51% dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari target yang ditetapkan, kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Realisasi penyaluran sampai Rabu (20/5) ini tercatat 52.284 unit dengan nilai Rp 5,27 triliun. Adapun targetnya senilai Rp 11 triliun untuk 102.500 unit rumah.
"Sehingga total penyaluran FLPP dari 2010 sampai 2020 mencapai Rp 49,64 triliun untuk 707.886 unit," ujar Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Arief Sabaruddin, Rabu (10/5).
Baca juga: Terdampak Covid-19, Pemerintah Jamin Hak Pekerja Konstruksi
Berdasarkan data, penyaluran tertinggi ditempati Bank BTN sebagai bank pelaksana, yakni sebanyak 30.939 unit. Selanjutnya, Bank BNI sebanyak 5.739 unit. Posisi ketiga ditempati Bank BTN Syariah sebanyak 3.089 unit. Kemudian BRI Syariah sebanyak 2.530, Bank BJB sebanyak 1.576 unit dan Bank Artha Graha sebanyak 921 unit.
Saat ini, dana FLPP disalurkan 41 Bank Pelaksana, yang terdiri dari 5 bank Himbara, 2 bank nasional Syariah, 3 bank swasta nasional dan 31 Bank Pembangunan Daerah (BPD).
"Selama Work From Home (WFH) yang berlangsung sejak 19 Maret hingga kini, penyaluran dana FLPP tidak mengalami hambatan berarti. Pencairan tetap berjalan lancar," lanjut Arief.
Baca juga: WFH tak Ganggu Penyaluran FLPP bagi MBR
Layanan pencairan pun bisa dipersingkat. Dari paling lama 3 hari menjadi 1 hari, bahkan bisa diselesaikan dalam hitungan jam. Dari sisi verifikasi data, tagihan dana FLPP yang masuk dari bank pelaksana periode Januari-Mei, rata-rata mencapai 471 unit per hari senilai Rp 48 miliar.
“Verifikasi data tertinggi pernah mencapai 2.475 unit dalam sehari pada 17 April lalu,” pungkasnya.
Jika melihat data SiKasep per Rabu (20/5) ini, terdapat 180.123 calon debitur yang mengakses aplikasi ini. Kemudian, 28.599 calon debitur yang belum mengajukan subsidi checking dan 58.424 calon debitur telah lolos subsidi checking. Berikut, 664 dinyatakan tidak lolos subsidi checking dan 51.177 calon debitur dalam proses verifikasi bank pelaksana.(OL-11)
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
KPK memeriksa dua saksi guna mendalami proses lelang shelter atau tempat perlindungan dari bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved