Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
SIMPANG siur berbagai pemberitaan tentang wilayah surplus defisit pangan saat ini menjadi perbincangan yang seksi di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah telah bahwa menjamin 11 kebutuhan bahan pokok nasional dalam kondisi aman dan terkendali. Komiditi tersebuta adalah beras, daging sapi dan ayam, minyak goreng, telur, bawang putih, bawang merah, aneka cabai dan gula.
Tentang hal ini, akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi, mengatakan data surplus dan defisit pangan ini perlu diluruskan supaya pemahaman tepat dan tidak simpang siur.
Menurut Prima Gandhi, yang paling penting adalah ini masalah teknis berproduksi dan distribusi antarwilayah karena Indonesia secara archipelago merupakan negara kepulauan sehingga tidak relevan jika diseret ke ranah politik.
“Indonesia itu negara kepulauan dengan sumber alam berbeda beda. Sejak dulu, sudah puluhan tahun, sudah terbentuk sentra-sentra pangan, tidak merata seluruh Indonesia. Ada daerah yang surplus dan ada juga defisit, namun secara nasional surplus. Karena itu, penataan alur distribusi menjadi penting," jelas Prima Gandhi di Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/5).
Menurut pria yang akrab disapa Gandhi ini, arah kebijakan pemerintah sudah tepat membangun pertanian berdasarkan agroekosistem, keunggulan komparatif dan kompetitif wilayah, sehingga diperoleh efisiensi dalam berproduksi, kawasan berskala ekonomi, tidak kecil kecil terpencar-pencar. Hasilnya sudah ada pangan cukup, tapi aspek distribusi supaya efisien guna memasok pangan bagi seluruh penduduk.
"Kini sudah kita lihat bersama, sudah terbentuk sentra pemasok pangan, seperti Pulau Jawa, Sumatera kecuali Kepri dan Babel, Kalimantan kecuali Kalimantan Utara, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Barat itu lumbung beras memasok seluruh wilayah," ungkap Prima.
Pengajar Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, IPB ini menegaskan dengan luas baku sawah 7,4 juta hektare bisa ditanami dua atau tiga kali setahun cukup memenuhi kebutuhan 2,5 juta ton beras perbulannya. Justru yang menjadi pekerjaan rumah terbesar adalah menyelesaikan sistem distribusi dan sistem logistik ke wilayah kepulauan.
"Infrastruktur hilir ini menjadi perhatian agar pasokan pangan mengalir lancar dan efisien dari wilayah surplus ke wilayah lain," papar Gandhi.
Lebih lanjut Gandhi menyebutkan beberapa wilayah memang tidak mengembangkan bawang merah, karena tidak semua kabupaten cocok dan sesuai, kalaupun dipaksakan dengan teknologi juga tidak kompetitif. Maka kini terbentuklah sentra bawang merah di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, NTB, Sulawesi Selatan yang hasilnya ratusan ribu ton perbulan mampu memasok ke seluruh provinsi. Hal yang sama untuk cabai, sapi, gula dan lainnya.
"Jadi jangan heran jika sejak dulu, kini dan sampai kapanpun ada wilayah sentra dan non sentra, ada yang surplus, ada yang defisit. Ini tidak masalah, apabila prasarana distribusinya dibangun secara baik," jelasnya.
Oleh karena itu, Gandhi menegaskan surplus defisit itu adalah soal hitungan neraca pangan, sudah diketahui bersama bahwa wilayah defisit itu bukan berarti kekurangan pangan. Sumberdaya pangan lokal di setiap wilayah siap mensubstitusi.
"Contohnya kebutuhan pangan wilayah Riau dan Kepulauan Riau ada sagu dan pangan lokal lain. Nusa Tenggara Timur (NTT) ada jagung komposit, ada shorgum, ada ubi. Wilayah Maluku dan Papua tetap aman ada sagu, aneka umbi. Untuk diketahui Merauke Papua produksi beras melimpah karena sumberdaya alamnya," tegasnya.
Dengan demikian, menurut Gandhi, arahnya pemerintah juga sudah jelas, bahwa di setiap wilayah NKRI harus mampu mencukupi pangan sendiri, apapun potensi ditanam, dibudidayakan dan dikonsumsi masyarakat. Sudah dipetakan wilayah eksisting dan wilayah mana saja yang bisa digali potensinya, yang bisa digarap untuk pangan.
"Ratusan ribu bahkan jutaan hektar potensi wilayah di luar Jawa masih terbuka dengan teknologi dan proses budidaya yang tepat untuk pangan," ungkapnya.
"Saya mengimbau kepada semua pihak, agar selalu berpikiran postitif, tetap optimistis, percayakan pada Pemerintah pasti bersama petani menjaga pangan bangsa. Para petani gigih berjuang mencukupi pangan untuk merah putih, kita juga perlu untuk menanam skala family farming di rumah kita saat pandemi ini," pinta Gandhi.
Perlu diketahui, perkiraan ketersediaan pangan nasional berdasarkan perkiraan produksi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat surplus beras hingga Juni 2020 diperkirakan 6,4 juta ton, jagung surplus 1,01 juta ton, bawang merah surplus 330.384 ton.
Delapan komoditas lainnya, yakni bawang putih, cabai merah besar, cabai rawit, daging sapi, daging kerbau, telur ayam, gula pasir, dan minyak goreng, juga diperkirakan surplus.
Untuk komoditas beras, stok beras akhir Maret 2020 sebanyak 3,45 juta ton, yang ada di Bulog 1,4 jt ton, di penggilingan 1,2 jt ton, di pedagang 754 ribu ton, dan di Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) 2.939 ton. Ini belum termasuk stok di masyarakat lainnya seperti di rumah tangga dan horeka (hotel, restoran, dan kafe). (OL-09)
Amran menilai, praktik penyelundupan pangan sebagai tindakan yang mencederai kepentingan bangsa dan petani.
WAKIL Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, memastikan stok dan harga sapi hidup di tingkat produsen tetap terkendali menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) hingga Lebaran tahun depan.
Kementan juga mendiseminasi naskah kebijakan berjudul “Regenerasi Petani untuk Percepatan Pencapaian Swasembada Pangan Berkelanjutan.
PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga sapi hidup di tingkat peternak tetap terkendali menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir pelaku usaha pangan yang menjual komoditas di atas HET jelang Nataru
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) akan merehabilitasi 436,99 hektare lahan cabai di Sumatra Utara (Sumut) yang terdampak bencana banjir dan longsor.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk berhati-hati dalam menyusun tata kelola pangan 2026.
Dalam konsep piramida gizi seimbang, susu hanyalah salah satu opsi dari kelompok sumber protein.
Keberhasilan ini kian lengkap dengan torehan sejarah pada cadangan beras pemerintah yang kini menyentuh level tertinggi sejak Indonesia merdeka.
Penelitian menunjukkan bahwa kadar mineral seperti kalium, magnesium, fosfor, dan mangan pada terong dilaporkan meningkat setelah dibakar.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menggelar rapat terbatas (ratas) untuk merumuskan langkah pengendalian harga yang efektif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved