Himbara: Anggaran untuk Meringankan Cicilan Kredit Tak Cukup

KETUA Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) Sunarso  mengungkapkan bahwa anggaran untuk mengimplementasikan stimulus pemerintah dalam bentuk restrukturisasi kredit atau keringanan cicilan di perbankan, khususnya untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dirasa tidak cukup.

"Tapi sesuai ratas (rapat terbatas) kemarin ternyata anggarannya nampaknya tidak cukup," ungkap Sunarso dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (30/4).

Atas dasar itu, dia menjelaskan kemampuan untuk merestrukturisasi pinjaman di bawah Rp500 juta termasuk KUR di dalamnya hanya dapat berlaku selama 6 bulan, dengan skema di 3 bulan pertama adalah nasabah dibebaskan dari cicilan bunga. Namun pada 3 bulan kedua nasabah harus membayar 3% dibandingkan kondisi normal sebesar 6%.

"Untuk 3 bulan pertama berarti nasabah tidak bayar sama sekali karena yang ada tambahan subsidi 6%, sehingga (dari total) 16% itu, (sebanyak) 16% dibayarkan oleh APBN, bunganya. Sedangkan tiga bulan kedua berarti nasabah yang seperti itu harus tetap membayar 3% karena subsidi tambahannya hanya tinggal 3%, sehingga yang disubsidi dari 16 itu menjadi 13% dan yang 3% harus tetap dibayar oleh nasabahnya," sambungnya.

Baca juga: Dilanda Pandemi, Himbara Pastikan Likuiditas Terjaga

Sementara itu Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sudah menerbitkan pedoman pemberian KUR melalui Permenko Perekonomian nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima KUR yang Terdampak covid-19.

Menurut Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tersebut, Permenko perlu direvisi untuk menyesuaikan kemampuan anggaran negara untuk mensubsidi nasabah bank.

"Ini nanti mungkin harus dibicarakan lagi di Komite Kebijakan KUR Nasional karena Permenkonya ternyata mungkin perlu direvisi tenang masalah besaran subsidi ini disesuaikan dengan anggaran," pungkas Sunarso. (A-2)