Wakil Ketua MPR: Antisipasi Warga Kelas Menengah Rawan Miskin

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat minta pemerintah untuk memperhatikan masyarakat kelas menengah yang terimbas wabah covid-19. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), pemotongan penghasilan maupun kehilangan pendapatan membuat kelompok ini menjadi rentan secara ekonomi.

"Kebijakan bantuan kepada kelompok masyarakat kelas menengah perlu dipikirkan karena mereka rentan kembali miskin setelah gelombang PHK menimpa para pekerja," ungkap Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/4).

Baca juga:Gede Juga Ya, Kredit yang Ditunda Cicilannya Capai Rp217 Triliun

Kelompok masyarakat kelas menengah, menurut Rerie sapaan akrab Lestari, punya peran sebagai penopang perekonomian nasional. Data Bank Dunia menyatakan 115 juta orang Indonesia berada di kelas menengah atau hampir separuh dari total penduduk Indonesia yang jumlahnya di kisaran 260 juta.

Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020 mencatat 2,1 juta orang dari 116.370 perusahaan kena PHK dan dirumahkan sementara. Bila penanggulangan wabah Covid-19 memakan waktu yang lebih lama dari perkiraan, ungkap Rerie, bisa jadi jumlah kelas menengah yang rawan miskin terus bertambah.

Beberapa kebijakan sebenarnya sudah dikeluarkan pemerintah untuk kelas menengah dalam menghadapi dampak wabah covid-19. Misalnya, pembebasan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) bagi pekerja yang diperluas tidak hanya pada sektor manufaktur tetapi juga ke 18 sektor usaha lain.

“Namun, dampak wabah covid-19 berpotensi memukul lebih dalam kelompok masyarakat kelas menengah. Dan melihat jumlah masyarakat kelas menengah yang cukup besar, kiranya perlu dipikirkan mekanisme pemberian bantuan bagi mereka juga,” ujar Rerie.

Rerie lalu merujuk beberapa keluhan kelas menengah seperti biaya listrik non-subsidi, biaya pendidikan di sekolah swasta yang menjadi tanggungan mereka, termasuk pinjaman di bank.

Baca juga:BI Sisihkan Gaji dan THR Rp101,4 Miliar Bantu Tangani Covid-19

“Ada yang penghasilan per bulannya tinggal Rp2 juta, bahkan ada hanya mengantongi Rp500 ribu. Jumlah itu jelas tidak bisa menutupi biaya operasional rumah tangga yang sudah terlanjur tinggi. Untuk itu, perlu dipikirkan bersama bagaimana agar mereka tidak jatuh lebih dalam,” imbau Rerie.

Lebih lanjut, Rerie juga berharap, pemerintah untuk segera memperbaharui data penerima bansos dengan memasukkan kelompok kelas menengah yang terkena PHK.

Bila data sudah valid, tambah Rerie, pemerintah juga bisa mengajak partisipasi pihak swasta dalam menyalurkan bantuan sosial.

"Kecepatan dan ketepatan dalam memperbaharui data berpotensi mencegah pergerakan para pekerja terdampak wabah Covid-19 dari kota-kota besar ke kampung halaman untuk memutus mata rantai penyebaran,” pungkasnya. (RO/A-3)