PKS Larangan Mudik Perlu Pengawasan yang Ketat

KEPUTUSAN pemerintah yang melarang warga DKI Jakarta untuk mudik ke kampung halaman saat wabah pandemi covid-19 perlu mendapat pengawasan yang ketat. Jika tidak, ebijakan larangan mudik dipastikan tidak akan berlangsung secara maksimal.

"Tanpa ada tim yang mengawal maka kebijakan ini akan ompong seperti yang terjadi dengan PSBB," ujar politikus PKS Mardani Ali Sera di Jakarta, Selasa (20/4).

Mardani melanjutkan, pemerintah harus dapat memastikan larangan mudik dipatuhi oleh warga. Sementara itu menurutnya saat ini sudah ada beberapa orang warga DKI yang telah mencuri start mudik lebih awal.

"Larangannya sangat terlambat. Sudah banyak yang mudik. Oleh sebab itu larangan ini perlu diikuti apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.

Selain itu, lanjut Mardani pemerintah juga harus mematiskan kecukupan bantuan bagi masyrakat daerah selain di Kota Jakarta. Pasalnya, beberapa daerah di luar Jakarta juga mengalami kesulitan terkait lesunya peetumbuhan ekonomi imbas covid-19.

"Biasanya yang mudik itu bawa bantuan untuk mereka yang di kampung. Pastikan bahwa ada bantuan yang diberikan dapat dicover pemerintah," ujarnya. (OL-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi