Hipmi: Angaran Rp5,6 T Pelatihan Daring Kartu Prakerja Mubazir

WAKIL Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Anggawira mengkritisi harga pelatihan program Prakerja yang dinilai cukup mahal. Ia menilai materi pelatihan tersebut sebenarnya bisa didapat secara gratis melalui internet.

"Pelatihan Kartu Prakerja seharusnya bisa diakses gratis, jadi tidak perlu bayar. Untuk materinya juga sudah banyak di google," ujar Anggawira.

Dana sebesar Rp5,6 triliun untuk biaya pelatihan online untuk Kartu Prakerja hampir 25 persen dari Rp20 triliun yang dianggarkan. Pelatihan yang ada di program tersebut tidak gratis, melainkan biayanya ditanggung oleh pemerintah.

Tak hanya itu, untuk bisa mengikuti pelatihan secara online, peserta harus melunasi biaya pelatihan atau kursus yang dipilih. Padahal, di sisi lain banyak pelatihan gratis yang tersedia melalui internet.

Anggawira meminta, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera turun tangan, memeriksa adanya kesepakatan penunjukan tunggal proyek sebesar Rp 5,6 triliun kepada kegiatan usaha online yang baru muncul. Dia meminta kepada BPK untuk melakukan audit terhadap anggaran Kartu Prakerja.

"Penetapan kriteria penerima dan seleksinya perlu diperjelas, dalam hal ini pelibatan asosiasi dunia usaha seperti KADIN dan HIPMI adalah mutlak karena posisi dunia usaha adalah user, jangan sampai pelatihan ini mubazir karena tidak match dengan kebutuhan, jadi kami harapkan ada skema link and match," ujar Anggawira.

Baca juga: Saldo Pelatihan Prakerja Senilai Rp1 Juta Mulai Dicairkan Besok

Hal tersebut, lanjut Anggawira, tentunya harus menjadi perhatian dari lembaga BPK, agar penggunaan keuangan atau anggaran dapat lebih transparan penggunaannya dan tepat peruntukannya. Jangan sampai ada yang memanfaatkan dana untuk mengambil keuntungan sendiri atau kelompok.

Anggawira juga meminta pemerintah agar anggaran puluhan triliun untuk Kartu Prakerja dialihkan untuk penanganan Covid-19. Dimana rakyat yang mengisolasi diri dan pendapatannya terdampak ekonomi akibat virus tersebut sangat membutuhkan ketersediaan bahan makanan.

"Apakah tidak sebaiknya program ini di-switch saja menjadi program bantuan sosial yang dilakukan secara kolaboratif dengan pelaku usaha sehingga iklim bisnis dan usaha tetap terjaga, selanjutnya target sasarannya bisa lebih luas," harapnya.

Menurutnya, dengan anggaran sebesar Rp 20 triliun, maka program itu bisa dimanfaatkan untuk jutaan keluarga miskin. Seperti bisa untuk sembako dan banyak hal.

"Demi kebaikan masyarakat, tentu tidak ada salahnya pilihan ini dipertimbangkan," ucapnya. (OL-4)