Rabu 15 April 2020, 19:45 WIB

RUU Minerba Berpotensi Untungkan Taipan Batu Bara

Hilda Julaika | Ekonomi
RUU Minerba Berpotensi Untungkan Taipan Batu Bara

Antara/Iggoy el Fitra
Seorang aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumbar menunjukkan foto lokasi dan dampak aktivitas tambang batu bara di Sumbar.

 

Ekonom Senior Faisal Basri mengkritisi isi dari Rancangan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba). Menurutnya beberapa poin dari RUU ini berpotensi hanya memberikan keuntungan bagi para taipan atau pemain besar di sektor batu bara.

Ia terutama menyorot beberapa pasal yang terlihat memberikan keringanan bagi pengusaha batu bara nasional. Keringanan khusus ini berujung pada potensi peningkatan pemasukan uang bagi perusahaan. Ia mencontohkan pada Pasal 169 B yang mengatur perihal pemegang Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

“Kalau kita lihat pasal 169 B, pemegang KK atau PKP2B harus mengajukan permohonan kepada menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 1 tahun,” ujarnya di konferensi pers secara virtual di Jakarta, Rabu (15/4).

Menurut Faisal, pasal tersebut membuat pemegang Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) diberi kelonggaran permohonan kontrak dari yang sebelumnya selama 2 tahun (paling cepat) dan 6 bulan (paling lambat) menjadi 5 tahun (paling cepat) dan 1 tahun (paling lambat).

Pihaknya pun menilai ada 6 perusahaan tambang pemegang KK yang diberikan keleluasaan lewat pasal tersebut. Hal ini lantaran perusahaan-perusahaan tersebut telah menguasai hampir 70% produksi batu bara dalam negeri. Dan terdapat masa kontrak yang akan habis di tahun ini, 2022, 2023, dan 2025. Alhasil untuk perusahaan yang masa kontraknya akan habis pada 2025 pun meminta perpanjangan di periode sekarang lewat kelonggaran pasal tersebut.

“Jadi mereka tampaknya mengantisipasi pergantian rezim, mereka sudah investasi di rezim sekarang. Ketidakpastian ada yang 2025 ya (masa kontrak habis), mereka ingin diperpanjangnya ya pada periode sekarang. Cara-cara seperti ini yang kita lihat proses pengamanan yang terjadi,” ujarnya.

Ia melontarkan, dari adanya pasal tersebut terlihat adanya kemudahan yang akan diterima oleh 6 perusahaan tambang dalam meraih keuntungan dari potensi pertambangan Indonesia. Ke 6 perusahaan tersebut diketahui Faisal dekat dengan lingkaran kekuasaan yang tak heran diberikan kelonggaran melalui RUU Minerba ini. (E-1)

Baca Juga

Antara

Langkah Erick Bersih-bersih Demi Peningkatan Kinerja BUMN

👤Mediaindonesia 🕔Rabu 19 Januari 2022, 17:19 WIB
Menurut Ade, langkah Erick tersebut sudah tepat dalam rangka bersih-bersih dan meningkatkan kinerja...
Dok MI

UMKM Sektor yang Paling Adaptif di Masa Pandemi

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Rabu 19 Januari 2022, 17:18 WIB
guna memantapkan kondisi UMKM di Indonesia, Kemenkop UKM telah menyusun empat fondasi utama untuk menopang ekosistem usaha bagi UMKM dan...
ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani

Pengamat: Belum Saatnya di 2022 Tarif Listrik Naik

👤Fetry Wuryasti 🕔Rabu 19 Januari 2022, 17:15 WIB
Menaikan harga listrik, akan menjadikan tambahan terhadap potensi kenaikan inflasi menjadi lebih...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya