Sehari diluncurkan, 37 Ribu UMKM Mendaftar Lewat E-form

KEMENTERIAN Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UMK) menyatakan respons masyarakat terhadap e-form pendataan KUMKM terdampak pandemi virus korona (covid-19) sangat tinggi.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan mengatakan sejak diluncurkan pada Senin (13//4) hingga Selasa (14/4) pukul 12.00 sudah 37 ribu pelaku koperasi dan UMKM telah mendaftarkan usaha mereka. "Satu hari sampai pukul 12.00 sudah masuk 37 ribu, mudah-mudahan semakin banyak," kata Rully kepada Media Indonesia, Selasa (14/4).

"Para petugas di lapangan tidak mungkin bertebaran langsung menemui para UMKM karena kondisi Physical Distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku di beberapa kota," lanjutnya.

Ia mengatakan, pendataan ini merupakan tindak lanjut dari program melalui hotline pengaduan KUMKM terdampak yang dibuka sejak 17 Maret 2020. Pengaduan ini dibuka respons cepat Kemenkop dan UKM untuk menerima laporan, sebagai dasar untuk menyiapkan strategi yang tepat, hingga untuk dapat menyalurkan bantuan sesegera mungkin.

Para pelaku usaha diminta untuk menginformasikan nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat serta kondisinya secara lebih rinci dan spesifik dengan alasan selain untuk dapat diintegrasikan dengan data terdahulu, juga untuk menghindari duplikasi data. "Yang penting substansinya ada NIK, nama, alamat dan permasalahan yang dihadapi benar adanya. Jika sudah ya kita eksekusi, kita tidak ingin masyarakat mengalami keribetan-keribetan yang biasanya terjadi saat pendaftaran," tandas Rully.

Tujuan lain dari pendataan ini adalah untuk dapat menerapkan kebijakan dan fasilitas pemerintah bagi para pelaku UMKM sehingga pelaksanaannya akan bertahan dan tepat sasaran. "Kemungkinan mereka akan mendapatkan intensif langsung ke rekening masing-masing, tidak melalui daerah dan sebagainya," ungkapnya lagi.

Saat ini pihaknya bersama DPR dan Kementerian lain yang terkait pun terus melakukan kordinasi untuk bisa menentukan waktu pelaksanaannya. "Kami terus berkoordinasi untuk menentukan kapan eksekusinya dijalankan karena pendanaan ini dari kementerian keuangan. Mereka masih menghitung," pungkas Rully. (E-3)