Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Perusahan Umum Badan Urusan Logistik Awaluddin Iqbal menuturkan, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini masih dalam kondisi yang aman dan relatif besar. Itu dikarenakan pada saat ini tengah terjadi musim puncak panen di beberapa wilayah.
"Jadi stok kita kurang lebih 1,4 juta ton saat ini. Pada posisi yang sama kita sedang melakukan penyerapan lagi, karena di seluruh wilayah, sentra produksi di Jawa, Sulawesi, NTT itu sedang panen," tuturnya saat dihubungi, Selasa (14/4).
Menurutnya berdasarkan mandatori yang diberikan pemerintah kepada Bulog untuk memiliki cadangan dikisaran 1-1,5 juta ton telah terpenuhi saat ini. Bulog juga disebut akan terus melakukan penyerapan, sehingga jumlah CBP kemungkinan bisa lebih banyak.
"Jadi kita tidak berbicara kecukupan. Tapi dengan angka itu, sampai habis lebaran itu masih cukup. Apalagi nanti ada puncak panen, jadi kita masih bisa menyerap dengan jumlah besar," kata Awaluddin.
Ia menambahkan, meski pandemi covid-19 melanda Indonesia, pendistribusian barang pokok tidak terkendala. Pasalnya dalam pembatasan sosial berskala besar, distribusi logistik utamanya pangan tetap diperbolehkan untuk dilakukan.
Baca juga: Tenang, Kondisi Pangan Aman sampai Agustus 2020
Meski begitu, Awaluddin menuturkan, apabila nantinya ada kendala, Bulog telah menyediakan sarana pemesanan secara daring. Dengan begitu, kerumunan orang dapat dihindari sejalan dengan seruan phsycial distancing untuk mencegah penyebaran covid-19.
"Kita sebetulnya telah melakukan pemasaran secara online dan sudah dilakukan di 7 wilayah, Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan dan Makassar. Itu sudah kita pasarkan secara online. Jadi masih berjalan normal," terang Awaluddin.
Selain beras, sambungnya, Bulog juga diminta pemerintah untuk mendatangkan gulq hingga 50 ribu ton. Hal itu akan terealisasi di akhir April atau awal Mei 2020 secara bertahap.
Begitu pula permintaan untuk mengimpor 29.750 ton raw sugar, itu telah dilakukan Bulog dan tinggal memproses menjadi gula putih. Sehingga, secara umum, kata Awaluddin, ketersediaan pangan dalam kategori yang aman.
Senada, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi Saleh menuturkan stok yang di Bulog saat ini dapat menggambarkan kondisi ketersediaan pangan yang aman.
"Dari stok yang ada di gudang saat ini, dan sekarang sedang panen di mana Bulog sedang menyerap gabah dan beras, insya Allah stok akan terus bertambah dan semoga tidak ada gangguan produksi," pungkasnya.
Merujuk dari data Bulog, per 9 April, stok beras yang berada di perusahaan mencapai 1.441.936 ton; daging kerbau 113,21 ton; bawang merah 0,27 ton; tepung terigu 614,64 ton; bawang putih 0,50 ton; gula pasir 5.068,53 ton; minyak goreng 781,15 kilo liter dan telur ayam 20,28 ton. (A-2)
Selain ketersediaan beras, Bulog juga memastikan pasokan minyak goreng tetap terjaga
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan kondisi pangan nasional berada dalam keadaan aman dan terkendali
Perum Bulog resmi melepas kontainer ekspor Beras Befood Nusantara ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan Jemaah Haji Indonesia Tahun 2026.
Gabah tersebut tetap dibeli sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram meski kualitasnya menurun akibat terendam lumpur.
Peluncuran GPM serentak telah dimulai sejak 9 Februari 2026 dan akan berlangsung secara bertahap di berbagai wilayah.
Perum Bulog melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) pasar secara serentak di seluruh Indonesia guna memastikan ketersediaan stok dan stabilitas harga beras serta Minyakita.
Pemerintah memperkuat kolaborasi riset untuk menopang target swasembada pangan nasional.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (9/3) malam.
Anggota DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah, menggelar rangkaian kegiatan tebus murah bertajuk PANsar Ramadhan di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap dinamika global maupun potensi gangguan iklim.
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia terus menjadi perbincangan publik hingga di awal 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved