Bantu Kalangan Pekerja, PHRI Apresiasi Program Kartu Prakerja

SALAH satu dampak ekonomi yang diantisipasi pemerintah dari pandemi covid-19 ialah lewat program kartu Prakerja. Program yang ditujukan bagi pekerja yang terkena dampak dirumahkan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi covod-19 itu pun diapresiasi kalangan pengusaha.

Ketua Umum  Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani mengatakan, stimulus itu amat berguna bagi pekerja, terutama di sektor pariwisata yang terkena dampak langsung dari pandemi covid-19.

“Di tengah situasi perekonomian seperti saat ini, apapun  atau semua bentuk stimulus yang diberikan oleh pemerintah sangat menolong sekali bagi para pekerja, terutama yang terkena PHK. Termasuk Kartu PraKerja ini yang paling membantu,” kata Haryadi. 

Bantuan yang diberikan kepada pekerja, kata Haryadi, seberapa pun besarnya pasti sangat diharapkan. 

“Terutama bagi banyak pekerja di sektor pariwisata yang terpaksa terkena dampaknya secara langsung, nilai bantuan tersebut sangat berarti buat mereka,” tambah Haryadi. 

Hanya saja, Haryadi Sukamdani melihat permasalahan yang ada saat ini adalah pemberian bantuan tunai dan pelatihan. 

Baca juga : Pandemi Covid-19, Bos Air Asia Curhat Soal Kondisi Perusahaan

“Kalau saya lebih mengusulkan berikan uang bantuan tunai saja. Pasalnya dalam kondisi saat ini pemberian untuk dana pelatihan juga tak bisa berjalan baik, karena situasi tidak memungkinkan untuk melakukan pelatihan,” ucapnya. 

Terlebih, kata Haryadi, recovery pascacovid-19 pun dinilainya bukan berlangsung dalam waktu yang sebentar. Lamanya waktu recovery itu, ujarnya membuat bantuan tunai dinilai sangat berarti.

Meski demikian, ia menyerahkan mekanisme pemberian bantuan kepada pemerintah. Ia yakin, pemerintah punya data valid soal pekerja yang perlu mendapat bantuan akibat dampak covid-19.

"Jadi siapa saja yang seharusnya menerima pasti bisa diketahui,” kata Haryadi. 

Di sisi lain, Haryadi meminta pemerintah juga bisa ikut melibatkan banyak pekerja informal dalam kartu Prakerja. Hal itu menurutnya karena pekerja dari sektor formal, biasanya sudah memiliki kemampuan dasar yang hanya perlu dipertajam.

"Jika sektor formal saja terdampak apalagi bagi mereka yang di sektor non formal, pasti lebih parah lagi,” ungkapnya. 

Kartu Prakerja, kata Haryadi merupakan salah satu instrumen yang juga akan dibahas dalam rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja. (RO/OL-7)