Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Belum terbitnya satu pun Peraturan Menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
Apalagi Menteri KKP Edhy Prabowo telah memegang jabatan tersebut selama 5 bulan.
Menteri KKP sempat dicecar dengan pertanyaan itu saat menghadiri rapat kerja (raker) secara virtual antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Komisi IV DPR RI untuk membahas tindak lanjut Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka Percepatan Penanganan virus corona atau COVID-19.
"Pak Menteri ini sudah bulan April, sampai sekarang belum ada satu Permen pun yang Pak Menteri keluarkan , yang sebenarnya sangat mendesak seluruh lapisan stakeholder sedang menunggu," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Jonan, Senin (6/4).
Untuk selanjutnya, Menteri KKP diminta segera menerbitkan Permen yang belakangan sering disampaikan ke publik. Termasuk salah satunya, mengenai revisi Permen yang diinisiasi Menteri KKP di periode sebelumnya, Susi Pudjiastuti.
DPR pun mengharap Edhy dalam waktu dekat bisa segera mewujudkan terobosan-terobosan yang sebelumnya sudah diutarakan oleh Edhy.
"Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan banyak terobosan-terobosan yang sempat Pak Menteri sampaikan untuk dapat segera diwujudkan," ujar Daniel. (Hld/E-1)
PENGAMAT maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC) Marcellus Hakeng Jayawibawa menanggapi pengembangan ekonomi berbasis maritim di Riau.
PT Pertamina International Shipping (PIS) menggelar program edukasi lingkungan bertajuk Ocean LiteraSEA di SDN Tanjung Sekong, Cilegon, Banten.
PENDIDIKAN kelautan penting untuk memastikan generasi muda memiliki pemahaman tentang menjaga kelestarian laut. Ini diwujudkan dalam program Ocean LiteraSEA di Museum Bahari Jakarta.
BPK RI mendukung upaya pemerintah dalam menginisiasi program blue economy dengan memastikan pengelolaan yang bertanggung jawab atas aset kelautan Indonesia.
Sejumlah delegasi pemerintah Kenya hadir ke Indonesia untuk menjajaki kerja sama di sektor ekonomi biru dan maritim, Oktober lalu.
Tim ahli kelautan yang dipimpin Schmidt Ocean Institute di California menemukan dan memetakan gunung bawah laut setinggi 3.109 meter di Samudra Pasifik.
KKP menangkap satu kapal ikan asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Selat Malaka.
Pemerintah melalui KKP memperkuat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan menyasar wilayah pengelolaan perikanan (WPPNRI) strategis di Indonesia timur.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Salah satu fokus utama pertemuan tahun ini adalah pembagian kuota sumber daya ikan, khususnya tuna.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan menerbitkan Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan.
Yang perlu dilakukan dan direalisasikan ke depan adalah memungut PNBP untuk kapal-kapal izin daerah dgn besaran kapal 5GT sd 30GT yang melaut sampai dengan 12 mil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved