KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan penerapan work from home atau bekerja dari rumah untuk meredam penyebaran virus korona (covid-19) tidak menganggu pelaksanakan program penyaluram dana bantuan pembiayaan perumahan.
Hal itu ditegaskan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko D. Heripoerwanto dalam telekonferensi bersama wartawan, Selasa (31/3).
“Forum virtual yang difasilitasi oleh PPDPP ini merupakan bukti kebijakan maupun pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan tetap berjalan” ujar Eko.
Pemerintah per 31 Maret 2020 melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR telah menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp2,82 triliun untuk 28.112 unit rumah.
Sehingga total penyaluran FLPP sejak 2010 hingga per 31 Maret 2020 telah mencapai Rp47,188 Triliun untuk 683.714 unit rumah.
Dalam Kuartal pertama 2020 per 31 Maret 2020 pemerintah juga telah mencatat 5 (lima) bank pelaksana yang telah melakukan penyaluran tertinggi sejak awal tahun 2020.
Baca juga : Saat Pandemi Covid-19, Petani Sumenep tetap Panen
Kelimanya ialah Bank BTN (18.867 unit rumah), Bank BNI (2.330 unit rumah), BTN Syariah (1.889 unit rumah), BPD BJB (970 unit rumah) dan Bank Arthagraha (907 unit rumah).
Sementara itu, komposisi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) penerima FLPP berdasarkan jenis pekerjaan pada tahun ini per 31 Maret antara lain Swasta 72,91%, Pegawai Negeri Sipil 7,22%, Wiraswasta 8,22%, TNI/Polri 2,48%, dan lainnya 9,17%.
Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin menambahkan, selama penerapan WFH berlangsung, PPDPP secara rata-rata tiap harinya mampu menyelesaikan penyaluran FLPP hingga 500 debitur
“Kami sempat mencapai angka tertinggi hingga 1.000 debitur, dan itu sampai dua kali” ujar Arief menambahkan.
Pemerintah terus berupaya untuk terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tengah kondisi dan situasi yang memaksanya untuk saling menjaga kontak fisik.
Penerapan layanan pertemuan dengan menggunakan teknologi jarak jauh ini diapreasiasi oleh berbagai asoasi pengembang perumahan. (OL-7)
