Sabtu 14 Maret 2020, 11:28 WIB

KSPI Apresiasi Kebijakan Pemerintah Menghapus PPh 21

Despian Nurhidayat | Ekonomi
KSPI Apresiasi Kebijakan Pemerintah Menghapus PPh 21

ANTARA FOTO/Umarul Faruq
Penghapusan PPh 21 bagi buruh bisa meringankan, namun pemerintah harus mengendalikan harga pokok pangan yang sekarang naik.

 

PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyambut baik kebijakan penghapusan PPh 21. Hal itu bisa meningkatkan daya beli buruh senilai potongan pajak tersebut. Namun demikian, menurut Said hal yang juga harus diperhatikan adalah nilai harga-harga beberapa barang kebutuhan pokok di pasaran yang dikabarkan mulai meningkat.

"Seperti harga minyak goreng, gula, telur, dan harga bensin premium yang belum turun di tengah anjloknya harga minyak dunia. Sehingga nilai potongan pajak tersebut akan tergerus oleh inflasi harga barang tersebut," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Sabtu (14/3).

Lebih lanjut, Said menambahkan bahwa pemerintah juga perlu menghitung kembali apakah hilangnya nilai PPh 21 yang masuk kas negara seimbang dengan penambahan nilai daya beli para buruh tersebut. Hal ini dikarenakan faktor endemi virus korona sudah mengakibatkan perusahaan banyak yang merumahkan pekerjanya.

"Terutama di sektor labour intensif seperti garmen, tekstil, penerbangan, pariwisata, komponen elektronik, dan lain-lain. Akibat dirumahkan, terjadi penurunan pendapatan buruh. Misal hilangnya tunjangan transport, kehadiran, tunjangan lainnya, serta pemotongan gaji berlaku di beberapa perusahaan," lanjut Said.

Menurutnya, ini terjadi sejak satu minggu diumumkannya ada penderita virus korona oleh pemerintah. Dan menurunnya output produksi perusahaan akibat menurunnya raw material manufaktur dan menurunnya jumlah turis.

"Sehingga sebelum ada potongan pajak pun daya beli buruh sudah turun karena gaji mereka sudah berkurang 40% akibat tidak ada pekerjaan seperti di Bali, Batam, Jakarta, Medan, dan Surabaya," pungkas Said.

baca juga: PLTP Kamojang Kini Punya Kapasitas 375 MW

Pada prinsipnya, Said menegaskan bahwa KSPI mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Dan secara bersamaan penanganan pademi virus korona harus cepat diselesaikan agar bisnis kembali normal.

"Dan jangan menambah masalah dengan mengajukan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang ditolak seluruh kalangan buruh dan masyarakat umum," tutupnya. (OL-3)

 

Baca Juga

Ist

Ikut Joget Maumere di Bandara Soetta, Erick Thohir Ingin Terus Jaga Kesejahteraan Seniman dan Budayawan Indonesia

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 26 Juni 2022, 20:30 WIB
Bandara internasional sebagai gerbang masuk ke Indonesia harus menjadi panggung tetap bagi para seniman dan budayawan lokal untuk...
Dok.SIG

Dorong Efektivitas Penanganan dan Penyelesaian Masalah Hukum, SIG Kerja Sama denga Jamdatun

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 26 Juni 2022, 19:12 WIB
JAMDATUN memiliki layanan yang berbeda dari law...
Dok. Wege

Kemenaker Berikan 7 Penghargaan Zero Accident kepada Wege

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 26 Juni 2022, 15:55 WIB
Penghargaan Zero Accident 2022 Kementerian Ketenagakerjaan Republik...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya