Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
PEMBANGUNAN infrastruktur di ibu kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur akan dimulai pada sementer kedua 2020, yaitu pada medio Oktober-November mendatang. Hal itu menyusul telah dilakukannya finalisasi urban desain IKN.
"Groundbreaking diperkirakan pada semester kedua 2020," ungkap Danis Hidayat Sumadilaga, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, kamis (12/3).
Sebelumnya Kementerian PUPR telah melakukan sayembara gagasan desain kawasan IKN yang melibatkan masyarakat umum.
Dari konsep yang ditawarkan ketiga pemenang terbaik yakni Negara Rimba Nusa, The Infinite City dan Kota Seribu Galur, PUPR menggabungkan konsep ketiganya untuk membangun kawasan dengan visi sebagai katalis peningkatan peradaban manusia Indonesia.
Baca juga : Soal Ahok Pimpin Ibu Kota Baru, PA 212: Jangan Bikin Gaduh
"Visi konsep desain IKN mengacu pada tiga point yakni mencerminkan identitas bangsa, menjamin keberlanjutan ekonomi,sosial dan lingkungan serta mewujudkan kota yang cerdas, modern bertaraf internasional," lanjutnya.
PUPR akan menyempurnakan detail konsep desain. Konsep ini diperkirakan akan selesai Mei mendatang yang kemudian akan diajukan ke Pemerintah dan menunggu hasil Rancangan Undang Undang (RUU) yang disahkan DPR RI.
Danis menegaskan, fokus utama pembangunan pertama adalah bendungan, jalan dan drainase.
"Setelah groundbreaking, jumlah dana yang dibutuhkan tahap awal tidak banyak, DP cukup sekitar Rp200-300 miliar," pungkasnya. (OL-7)
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
Dia mengungkapkan beberapa fasilitas yang proses pembangunannya terus berjalan. Misalnya, pembangunan Istana Wakil Presiden (Wapres).
Menurut Asep, sistem pertahanan IKN harus harus jadi salah satu prioritas lantaran kawasan tersebut akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia di masa depan.
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
KPK memeriksa dua saksi guna mendalami proses lelang shelter atau tempat perlindungan dari bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved