Bahlil: Ada Gubernur Merasa Seperti Presiden di Negara Ini

KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan adanya hambatan investasi di daerah. Padahal, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, lembaga yang dipimpinnya telah mendapatkan wewenang terkait perizinan berusaha dan investasi.

Dengan terbitnya inpres tersebut, otomatis proses perizinan berusaha dan investasi di daerah akan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Baca juga: Mentan Syahrul Ajak Masyarakat Konsumsi Panganan Lokal

"Saya terima kasih juga ke Kemendagri karena Pak Mendagri terbuka sekali terkait tindak lanjut Inpres Nomor 7, dengan Pak Mendagri menyurati gubernur, bupati, wali kota untuk meminta agar seluruh izin yang ada pada dinas, bupati wali kota dilimpahkan kepada PMPTSP," ungkap Bahlil pada sambutannya di acara Harmonisasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (19/2).

Namun, Bahlil menyebut masih ada satu gubernur di Kalimantan yang belum mau menyerahkan wewenang perizinan berusaha dan investasi ke BKPM melalui PMPTSP.

"Saya tahu bahwa masih ada satu gubernur yang enggak mau kasih yaitu di Kalimantan, dan saya sudah lapor ke Pak Presiden. Saya bilang, 'Bapak Presiden, kita harus tegakan aturan, negara ini masih NKRI, enggak boleh ada gubernur lain yang merasa juga seperti presiden di negara ini,' enggak boleh," lanjutnya.

Baca juga:Kepala BKPM : RUU Ciptaker Tidak Pidanakan Kebijakan Administrasi

Tidak hanya menyinggung gubernur, mantan Ketua Umum HIPMI ini juga meminta kepada kepala daerah lain seperti bupati dan wali kota untuk bersikap sama terkait perizinan berusaha dan investasi. Dia berharap seluruh kepala daerah satu instruksi mengikuti arahan presiden.

"Kita harus satu imam kita satu, presiden kita cuma satu namanya Joko Widodo. Alhamdulillah, Insya Allah dalam waktu ini kita akan clearkan. Saya juga tahu bupati wali kota mana yang belum mau kasih izin-izinnya," pungkas Bahlil. (Des/A-3)